Intiperistiwa.com – Gubernur Jambi, Al Haris, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pengelola SPBU. Ia meminta tidak ada toleransi bagi SPBU yang melayani pelangsir solar subsidi. Menurutnya, praktik tersebut di duga memicu antrean panjang di sejumlah wilayah Jambi. Karena itu, pemerintah meminta semua pihak memperketat pengawasan distribusi.
Al Haris mengakui pemerintah menerima laporan mengenai kendala pasokan solar subsidi dari pusat. Namun, ia menegaskan persoalan distribusi tidak boleh menjadi alasan pembiaran penyalahgunaan. Menurutnya, pelangsiran memperburuk kondisi di lapangan. Akibatnya, masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh solar subsidi.
Gubernur Minta SPBU Nakal di Tindak Tegas
Al Haris meminta pencabutan izin bagi SPBU yang terbukti melayani pelangsir. Ia menilai sanksi tegas dapat memberikan efek jera. Selain itu, langkah tersebut mampu melindungi hak masyarakat. Ia juga menegaskan antrean panjang sering memicu kemacetan dan menghambat aktivitas warga.
Pemerintah Provinsi Jambi juga meminta pengawasan distribusi berjalan lebih ketat. Pengawasan harus berlangsung sejak solar keluar dari depot hingga tiba di SPBU. Dengan demikian, aparat dapat menutup peluang penimbunan maupun penyimpangan distribusi. Pemerintah berharap pengawasan menyeluruh mampu mengurangi penyalahgunaan solar subsidi.
Satgas di Minta Awasi Praktik Pelangsiran
Al Haris mengaku menerima informasi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi. Informasi tersebut menyebut aktivitas pelangsir masih di temukan di sejumlah SPBU. Karena itu, ia meminta Satgas Pengawasan BBM turun langsung ke lapangan. Satgas harus memastikan solar subsidi benar-benar di terima masyarakat yang berhak.
Menurut Al Haris, pelangsir menggunakan berbagai cara untuk memperoleh solar subsidi. Mereka memanfaatkan kendaraan tua dan barcode yang tersimpan di telepon seluler. Selain itu, sebagian pelangsir menggunakan barcode hasil cetak. Mereka juga di duga mengganti pelat nomor kendaraan agar dapat mengisi BBM berulang kali di SPBU berbeda.
Al Haris menegaskan solar subsidi merupakan hak masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berat kepada pelanggar. Ia memastikan pencabutan izin operasional menjadi pilihan jika SPBU terbukti terlibat. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mengurangi antrean dan menjaga distribusi tetap tepat sasaran. (iD/*)
Komentar