Intiperistiwa.com – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti pengelompokan kesejahteraan masyarakat dalam DTSEN oleh BPS. Ia menilai data desil DTSEN belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, Bonnie meminta pemerintah mengevaluasi sistem pengelompokan tersebut. Menurutnya, ketidakakuratan desil dapat memengaruhi masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan.
Bonnie mengaku menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat yang mempertanyakan posisi desil mereka. Selain itu, banyak warga mengeluhkan hasil pengelompokan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Keluhan tersebut juga menyangkut distribusi KIP Kuliah bagi calon mahasiswa dari keluarga miskin. Menurut Bonnie, kesalahan data dapat mengancam rencana kuliah mereka.
“Saya juga menerima banyak pengaduan terkait distribusi KIP Kuliah,” kata Bonnie kepada wartawan, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan banyak calon mahasiswa dari keluarga miskin menghadapi risiko gagal kuliah karena ketidakakuratan desil. Menurutnya, perubahan posisi desil dapat menempatkan keluarga sulit pada kelompok kesejahteraan lebih tinggi. Akibatnya, anak yang seharusnya memperoleh bantuan pendidikan bisa kehilangan kesempatan menerima bantuan.
Data Desil DTSEN Perlu Evaluasi
Bonnie menilai pengelompokan yang menghambat penerima bantuan dapat melemahkan daya tahan ekonomi masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut dapat menghambat upaya peningkatan kesejahteraan warga. Karena banyak warga memprotes hasil desil, Bonnie mendorong pemerintah menyiapkan evaluasi dan mekanisme sanggah. Masyarakat, menurutnya, membutuhkan saluran resmi untuk memperbaiki data yang tidak sesuai.
Bonnie menegaskan pemerintah perlu menyediakan saluran sanggah bagi masyarakat yang menemukan ketidakakuratan data. Menurutnya, banyak warga masih bergantung pada bantuan pemerintah secara rutin. Karena itu, mekanisme sanggah dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk menjelaskan kondisi ekonominya. Langkah tersebut juga dapat membantu pemerintah memperbaiki data desil DTSEN.
Pengemudi Becak Motor Masuk Desil 9
Salah satu anomali muncul pada Timbul, 49 tahun, pengemudi becak motor asal Lendah, Kulon Progo. Sistem menempatkan Timbul pada desil 9 ketika ia mengurus keringanan biaya kuliah anaknya. Padahal, Timbul mengaku sebelumnya berada pada desil 1 hingga 2. Kondisi itu membuatnya bingung saat hendak mengurus kebutuhan kuliah anaknya di Universitas Negeri Yogyakarta.
detikJogja melaporkan Timbul mendatangi kantor Kelurahan Lendah dua pekan sebelumnya untuk mengurus surat keterangan tidak mampu. Ia membutuhkan SKTM sebagai syarat mengajukan keringanan dan beasiswa. Anak sulungnya, Lucky, masuk UNY melalui jalur mandiri. Karena itu, Timbul berusaha mencari bantuan untuk membayar uang masuk Rp15 juta.
“Mau pakai PIP sama mengajukan beasiswa,” ungkap Timbul mengenai rencananya. Namun, pihak kelurahan mengecek datanya dan menemukan posisi desil 9. Timbul mengaku terkejut karena sebelumnya ia biasanya masuk desil 1 hingga 2. Ia juga mengatakan keluarganya masih menerima bantuan sembako sekitar awal tahun lalu.
Timbul juga menyebut keluarganya menerima bansos PKH sekitar empat atau enam bulan sebelumnya. “Terakhir dapat bansos PKH itu sekitar 4 atau 6 bulan yang lalu,” kata Timbul. Ia menjelaskan bantuan tersebut mencakup sembako dan dukungan bagi keluarga tidak mampu serta anak sekolah. Menurut Timbul, nilai bantuan tersebut sekitar Rp1,1 juta.
Kasus Timbul memperkuat sorotan Bonnie terhadap data desil DTSEN yang memengaruhi akses bantuan pendidikan. Karena itu, Bonnie meminta pemerintah mengevaluasi pengelompokan kesejahteraan dan membuka mekanisme sanggah. Ia ingin masyarakat memiliki ruang untuk memperbaiki data yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Bonnie menilai langkah tersebut penting karena banyak masyarakat masih mengandalkan bantuan pemerintah secara rutin. (iD/*)
Komentar