Intiperistiwa.com – Rencana penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menunggu keputusan pemerintah. Program tersebut berpotensi menghapus tunggakan senilai Rp14 triliun yang menumpuk selama bertahun-tahun.
Selain itu, kebijakan ini di perkirakan menyentuh sekitar 23 juta peserta BPJS Kesehatan. Karena itu, banyak masyarakat kini menantikan kepastian pelaksanaannya.
BPJS Kesehatan Tunggu Terbitnya Perpres
Direktur Utama Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa proses pemutihan tunggakan belum berjalan hingga saat ini.
Meski demikian, pihaknya berharap pemerintah segera menyelesaikan aturan yang di perlukan. Dengan begitu, program tersebut dapat segera di realisasikan.
Menurut Prihati, keputusan akhir masih menunggu penandatanganan regulasi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan belum dapat menjalankan kebijakan tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa program ini menyasar peserta yang telah menunggak dalam waktu cukup lama. Namun, peserta yang mampu membayar di harapkan kembali aktif setelah mendapatkan keringanan.
Selain itu, BPJS Kesehatan berharap peserta tidak kembali menunggak setelah program penghapusan berjalan.
Pemerintah Di Sebut Sudah Menyetujui Program
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menyetujui rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Menurutnya, proses saat ini hanya menunggu penyelesaian detail dalam Peraturan Presiden atau Perpres. Karena itu, pelaksanaan program tinggal menunggu tahap administrasi.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp20 triliun kepada BPJS Kesehatan. Dana tersebut di siapkan untuk mendukung pelaksanaan program yang telah di rencanakan.
Dana Rp20 Triliun Tunggu Mekanisme Penyaluran
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pencairan dana Rp20 triliun masih menunggu penyelesaian Perpres.
Menurut Budi, dana tersebut terbagi menjadi dua bagian. Sebanyak Rp10 triliun berasal dari Kementerian Kesehatan dan Rp10 triliun lainnya berasal dari Kementerian Keuangan.
Namun, pemerintah masih menyelesaikan mekanisme penyaluran dana tersebut. Selain itu, aturan penyaluran juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Budi menjelaskan bahwa dana dapat di salurkan dalam kondisi tertentu sesuai regulasi keuangan. Sementara saat ini kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih berada pada posisi positif.
Meski begitu, pemerintah terus mempercepat proses administrasi agar dana yang telah di alokasikan dapat segera di manfaatkan.
Dana Di Perkirakan Cukup hingga Akhir Tahun
Kementerian Kesehatan memperkirakan dana Rp20 triliun cukup menopang kebutuhan program hingga akhir tahun 2026.
Namun, pemerintah juga mulai mempersiapkan kebutuhan anggaran untuk tahun berikutnya. Dengan demikian, keberlanjutan program JKN tetap terjaga dalam jangka panjang.
Selain membahas pendanaan, Budi juga menyinggung perkembangan rencana penghapusan tunggakan iuran peserta JKN. Ia menyebut proses substansi kebijakan telah selesai di bahas.
Karena itu, pemerintah kini hanya menunggu penyelesaian administrasi dan penandatanganan Perpres.
DJSN Pegang Detail Penghapusan Tunggakan
Meski rencana penghapusan tunggakan semakin dekat, pemerintah belum mengumumkan rincian peserta yang akan menerima manfaat program tersebut.
Selain itu, pemerintah juga belum menjelaskan besaran tunggakan yang akan di hapus untuk setiap peserta.
Menurut Menteri Kesehatan, informasi teknis mengenai mekanisme dan nilai penghapusan lebih banyak berada di tangan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Karena itu, masyarakat masih perlu menunggu pengumuman resmi setelah Perpres di terbitkan. Jika regulasi segera terbit, jutaan peserta JKN berpotensi memperoleh keringanan tunggakan dalam waktu dekat.(id/*)
Komentar