DPR Puji Kinerja Haji Era Prabowo, Biaya Turun dan Antrean Jemaah Dipangkas Jadi 26 Tahun

Perbaikan layanan haji dinilai semakin nyata, mulai dari biaya lebih ringan hingga fasilitas jemaah yang meningkat.

- Jurnalis

Kamis, 18 Juni 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

DPR Puji Kinerja Haji Era Prabowo, Biaya Turun dan Antrean Jemaah Dipangkas Jadi 26 Tahun. (Foto: tribunnews)

DPR Puji Kinerja Haji Era Prabowo, Biaya Turun dan Antrean Jemaah Dipangkas Jadi 26 Tahun. (Foto: tribunnews)

Intiperistiwa.com – Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi berbagai pembenahan penyelenggaraan ibadah haji pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pemerintah berhasil menghadirkan sejumlah terobosan yang berdampak langsung bagi jemaah Indonesia. Menurutnya, perbaikan tersebut terlihat dari sisi biaya, sistem keberangkatan, hingga kualitas layanan di Tanah Suci.

Cucun menyampaikan apresiasi itu setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026). Ia menyebut berbagai pencapaian tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, DPR berharap langkah positif tersebut terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

“Perbaikan yang terbaik ini terwujud dan terjadi di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Cucun.

Biaya Haji Lebih Ringan, Antrean Berhasil Di Persingkat

Salah satu capaian yang mendapat sorotan ialah penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Dalam dua tahun terakhir, biaya haji di sebut turun sekitar Rp6 juta. Kebijakan tersebut di nilai membantu lebih dari 200 ribu calon jemaah yang telah lama menanti kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

Selain biaya yang lebih terjangkau, pemerintah juga berhasil memangkas masa tunggu keberangkatan. Sebelumnya, sejumlah daerah mencatat antrean haji mencapai 35 hingga 40 tahun. Kini, masa tunggu tersebut turun menjadi sekitar 26 tahun.

Cucun menjelaskan bahwa capaian itu lahir dari kerja sama berbagai pihak. Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji turut berperan dalam menyusun berbagai langkah strategis. Bahkan, Presiden Prabowo meminta jajaran terkait mencari skema agar antrean dapat dipangkas lebih cepat.

Baca Juga :  Rupiah Kembali Merosot Hari Ini, Dolar AS Sentuh Rp17.947

“Kalau bisa, tolong lebih cepat lagi. Cari skema agar antrean ini tidak terlalu panjang,” kata Cucun menirukan arahan Presiden.

Sistem Keberangkatan dan Imigrasi Semakin Tertata

DPR juga menyoroti perbaikan pada sistem keberangkatan jemaah haji. Menurut Cucun, proses imigrasi kini berjalan lebih baik dan lebih tertib. Kondisi tersebut memberikan kenyamanan bagi jemaah sejak berada di tanah air.

Selain itu, sistem yang semakin ketat mampu mengantisipasi keberangkatan jemaah ilegal. Pemerintah berupaya memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban pelaksanaan ibadah tetap terjaga.

Fasilitas Penginapan dan Konsumsi Alami Peningkatan

Peningkatan layanan juga terlihat dari aspek akomodasi. Tahun ini, hampir 17 ribu jemaah haji reguler memperoleh fasilitas menginap di Zona 1 Madinah. Kawasan tersebut berada dekat dengan Masjid Nabawi dan menyediakan hotel berstandar bintang lima.

Cucun mengaku menerima banyak testimoni positif dari para jemaah. Mereka merasa terkejut karena memperoleh fasilitas yang jauh lebih nyaman di banding perkiraan sebelumnya. Kedekatan hotel dengan tempat ibadah juga membantu jemaah menjalankan rangkaian ibadah dengan lebih mudah.

“Kami tidak membayangkan bisa mendapatkan hotel sebagus ini dan dekat dengan masjid,” ujar Cucun mengutip pengakuan jemaah.

Perbaikan turut menyentuh sektor konsumsi. Kementerian Haji di sebut berhasil bernegosiasi dengan penyedia layanan atau syarikah. Hasilnya, variasi menu makanan menjadi lebih beragam dan lebih sesuai dengan selera masyarakat Indonesia.

Menurut Cucun, kualitas nasi yang sebelumnya sering di keluhkan kini mengalami penyesuaian. Penyedia layanan menghadirkan makanan yang lebih ramah di lidah jemaah Indonesia. Perubahan tersebut mendapat respons positif dari banyak jemaah.

Baca Juga :  Prabowo Tambah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan dan Papua, Ini Daerah yang Jadi Prioritas

DPR Minta Perbaikan Terus Di Lanjutkan

Meski mengapresiasi berbagai kemajuan, Cucun mengingatkan bahwa sejumlah catatan tetap perlu mendapat perhatian. Ia meminta pemerintah mempertahankan capaian yang sudah baik sekaligus memperbaiki kekurangan yang masih muncul di lapangan.

Menurutnya, komunikasi antara DPR dan Kementerian Haji menjadi faktor penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Koordinasi yang berjalan intensif mampu mempercepat pengambilan keputusan. Karena itu, pola kerja sama tersebut perlu terus di pertahankan.

“Yang sudah bagus harus di pertahankan. Kekurangan tetap ada dan harus menjadi bahan evaluasi bersama,” tegasnya.

Tantangan Geopolitik Jadi Perhatian

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, turut menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Haji dan Umrah. Ia menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Namun, Abidin mengingatkan pentingnya mengantisipasi tantangan pada masa mendatang. Dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus menyiapkan berbagai langkah mitigasi.

“Mudah-mudahan kondisi geopolitik di Timur Tengah terus membaik sehingga penyelenggaraan haji ke depan semakin sukses,” ujarnya.

Abidin juga menyampaikan penghargaan kepada Presiden Prabowo atas perhatian terhadap peningkatan layanan jemaah Indonesia. Ia berharap komitmen tersebut tetap terjaga agar kualitas penyelenggaraan haji semakin baik dari tahun ke tahun.

“Terima kasih kepada Pak Prabowo yang terus memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, melalui peningkatan layanan jemaah haji,” tutupnya.(id/*)

Berita Terkait

Mulai 15 September, Beli BBM Subsidi Tertentu Wajib Tunjukkan STNK, Begini Aturannya
Pemerintah Siapkan Skema Bansos Baru, Apa Saja yang Akan Berubah?
Daftar Harga BBM Pertamina se-Indonesia 1 September 2026, Pertamax Turbo dan Dex Series Naik
9 Ulama Terpilih Jadi Anggota AHWA Muktamar ke-35 NU, Siap Tentukan Rais ‘Aam PBNU
Apakah Sawit Bisa Menggantikan Hutan? Pakar Jelaskan Fakta dan Dampaknya
DPR Soroti Data Desil DTSEN, Ketidakakuratan Bisa Hambat KIP Kuliah
Verrel Bramasta Masuk Komisi I DPR, Gantikan Slamet Ariyadi
Aturan Pembelian LPG 3 Kg Akan Berubah, Pemerintah Pakai Data DTSEN
Berita ini 5 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 13:00 WIB

Mulai 15 September, Beli BBM Subsidi Tertentu Wajib Tunjukkan STNK, Begini Aturannya

Jumat, 4 September 2026 - 09:00 WIB

Pemerintah Siapkan Skema Bansos Baru, Apa Saja yang Akan Berubah?

Selasa, 1 September 2026 - 11:00 WIB

Daftar Harga BBM Pertamina se-Indonesia 1 September 2026, Pertamax Turbo dan Dex Series Naik

Senin, 31 Agustus 2026 - 07:00 WIB

9 Ulama Terpilih Jadi Anggota AHWA Muktamar ke-35 NU, Siap Tentukan Rais ‘Aam PBNU

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:00 WIB

Apakah Sawit Bisa Menggantikan Hutan? Pakar Jelaskan Fakta dan Dampaknya

Berita Terbaru