Prabowo Tambah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan dan Papua, Ini Daerah yang Jadi Prioritas

Pemerintah akan menambah pos lintas batas dan mempercepat pembangunan jalan di kawasan perbatasan Indonesia.

- Jurnalis

Selasa, 30 Juni 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Prabowo Tambah Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan dan Papua, Ini Daerah yang Jadi Prioritas. (Foto: ilustrasi (Net)/klikpositif)

Prabowo Tambah Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan dan Papua, Ini Daerah yang Jadi Prioritas. (Foto: ilustrasi (Net)/klikpositif)

Intiperistiwa.com – Pemerintah akan melanjutkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah wilayah strategis. Presiden Prabowo Subianto menjadikan kawasan perbatasan Kalimantan dan Papua sebagai prioritas. Langkah tersebut bertujuan memperkuat keamanan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Indonesia saat ini memiliki 15 PLBN. Pemerintah membangun seluruh fasilitas tersebut pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun, pemerintah masih melihat kebutuhan pembangunan PLBN di beberapa titik perbatasan.

Tito menjelaskan wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara masih memerlukan tambahan PLBN. Kawasan Long Nawang dan Long Midang juga masuk dalam rencana pembangunan berikutnya. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan titik perbatasan yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

Papua Masuk Prioritas Pembangunan

Pemerintah juga akan memperluas pembangunan PLBN di wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Kawasan tersebut memiliki garis perbatasan sepanjang hampir 800 kilometer. Karena itu, pemerintah menilai jumlah PLBN saat ini masih belum memadai.

Baca Juga :  Peru Kembali Memilih Presiden ke-9 dalam Satu Dekade

Saat ini, PLBN di Papua hanya berada di Skouw, Yetetkun, dan Sota. Sementara itu, Pegunungan Bintang dan Keerom belum memiliki fasilitas serupa. Oleh sebab itu, pemerintah memasukkan kedua wilayah tersebut dalam rencana pembangunan berikutnya.

Penambahan PLBN diharapkan memperkuat pengawasan kawasan perbatasan. Selain itu, fasilitas tersebut akan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Dengan demikian, pelayanan negara di wilayah perbatasan dapat semakin optimal.

Jalan Perbatasan Ikut Dipercepat

Selain membangun PLBN, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan. Program tersebut menyasar kawasan perbatasan dengan Malaysia dan Papua Nugini. Langkah itu menjadi bagian dari strategi memperkuat konektivitas nasional.

Menurut Tito, akses jalan yang baik akan mempermudah patroli aparat keamanan. Selanjutnya, distribusi logistik menuju kawasan perbatasan juga menjadi lebih lancar. Di sisi lain, pembangunan tersebut dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Baca Juga :  Kasus Richard Lee Masih Bergulir, Masa Penahanan Diperpanjang hingga Juli 2026

Wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan sebagian Kalimantan Timur menjadi fokus pembangunan. Sementara itu, Pegunungan Bintang, Keerom, dan Boven Digoel juga masuk dalam daftar prioritas. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur mampu mempercepat pertumbuhan kawasan perbatasan.

Pembangunan PLBN Terus Berlanjut

Pemerintah membangun 15 PLBN terpadu sepanjang periode 2015 hingga 2024. Sebanyak tujuh PLBN berdiri pada periode pertama. Selanjutnya, pemerintah menambah delapan PLBN pada periode 2020 hingga 2024.

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo meresmikan tujuh PLBN secara serentak pada 2 Oktober 2024. Fasilitas tersebut tersebar di Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan. Kini, pemerintahan Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan untuk memperkuat wilayah perbatasan Indonesia. (iD/*)

Berita Terkait

Syarat dan Cara Pindah KK Antar-Kota 2026, Ini Prosedurnya
Danantara Siapkan Beasiswa bagi 800 Mahasiswa dan Akses Air Bersih untuk 230 Ribu Warga
Siap-Siap! HP Gratis dan Rekening Digital dari Pemerintah, Ini Syaratnya
Gaji PNS Bakal Disalurkan lewat Koperasi Merah Putih, Ini Rencana Kemenkop
Perpres Perkuat Aturan Ojol, Tiga Kementerian Bersinergi Tingkatkan Perlindungan Pengemudi
Anggaran Pendidikan 2027 Tembus Rp 824 Triliun, Menkeu Ungkap Rencana Sekolah Gratis
Pembayaran Pensiun PNS, TNI, Polri Bakal Berubah pada 2027? Ini Rencana Menkeu
DPR RI Resmi Tetapkan Lima Calon Dewas RRI Periode 2026-2031
Berita ini 19 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 22:00 WIB

Syarat dan Cara Pindah KK Antar-Kota 2026, Ini Prosedurnya

Minggu, 18 Oktober 2026 - 16:00 WIB

Danantara Siapkan Beasiswa bagi 800 Mahasiswa dan Akses Air Bersih untuk 230 Ribu Warga

Minggu, 18 Oktober 2026 - 07:00 WIB

Siap-Siap! HP Gratis dan Rekening Digital dari Pemerintah, Ini Syaratnya

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:00 WIB

Gaji PNS Bakal Disalurkan lewat Koperasi Merah Putih, Ini Rencana Kemenkop

Selasa, 13 Oktober 2026 - 13:00 WIB

Perpres Perkuat Aturan Ojol, Tiga Kementerian Bersinergi Tingkatkan Perlindungan Pengemudi

Berita Terbaru