Intiperistiwa.com – Pemerintah mulai membahas pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat tertentu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut desil 9 dan 10 sebagai kelompok yang berpotensi kehilangan subsidi. Langkah tersebut bertujuan memperbaiki penyaluran BBM subsidi yang selama ini belum tepat sasaran. Namun, pemerintah belum menerapkan pembatasan tersebut saat ini.
Purbaya menyampaikan rencana itu setelah rapat koordinasi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, pemerintah masih membahas mekanisme dan waktu penerapan pembatasan Pertalite. Pemerintah kemungkinan menjalankan kebijakan tersebut secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang. Karena itu, masyarakat masih menunggu keputusan resmi mengenai aturan pembelian Pertalite.
“Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” kata Purbaya usai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dikutip detikFinance.
Mengenal Desil 9 dan 10
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN membagi keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Sistem tersebut menggunakan sejumlah variabel sosial dan ekonomi untuk menentukan kelompok kesejahteraan. Data individu mencakup pekerjaan dan pendidikan, sedangkan data perumahan mencakup kondisi rumah serta daya listrik. Selain itu, kepemilikan aset turut menjadi bagian dalam penilaian tersebut.
DTSEN membagi keluarga Indonesia menjadi 10 kelompok atau desil. Setiap desil mencakup 10 persen keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Dengan demikian, desil 9 dan 10 mencakup kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi. Kelompok tersebut kini masuk pembahasan pemerintah terkait pembatasan subsidi Pertalite.
Bahlil Soroti Penyaluran Subsidi Pertalite
Pada kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan persoalan penyaluran BBM RON 90 Pertamina. Menurut Bahlil, masyarakat kaya masih menikmati subsidi Pertalite dalam sistem yang berjalan sekarang. Karena itu, pemerintah ingin memperbaiki distribusi agar subsidi mencapai masyarakat yang berhak. Pemerintah juga mulai membahas sistem pembatasan bersama pihak terkait.
“Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” lanjut Bahlil.
Sampai sekarang, pemerintah belum mengumumkan skema pembatasan secara terperinci. Namun, Bahlil menyebut jenis kendaraan dapat menjadi salah satu dasar pembatasan. Pemerintah mempertimbangkan kendaraan tertentu yang dinilai tidak semestinya menggunakan BBM subsidi. Dengan begitu, aturan nantinya dapat mempertimbangkan kendaraan selain kondisi ekonomi pemilik.
“Nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan),” ucap Bahlil.
Kapasitas Mesin Bisa Menjadi Dasar Pembatasan
Wacana pembatasan Pertalite sebenarnya sudah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Pada Mei 2026, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengungkap opsi tersebut. Pemerintah dapat mengatur pembatasan melalui revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Aturan itu mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.
Satya juga menjelaskan potensi penghematan jika pemerintah menggunakan jenis kendaraan dan kapasitas mesin. Menurut perhitungannya, skema tersebut dapat mengurangi konsumsi BBM subsidi hingga 15 persen. Pemerintah dapat menggunakan kapasitas mesin atau CC sebagai salah satu parameter. Selain itu, jenis kendaraan juga dapat masuk dalam pertimbangan pembatasan.
“Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya, hitungan kami itu 10-15% daripada volume,” terang Satya kala itu.
Pembatasan Pertalite berdasarkan kapasitas mesin mobil sebenarnya sudah mencuat dalam tiga tahun terakhir. Saat itu, muncul kabar pembatasan Pertalite untuk mobil dengan kapasitas maksimal 1.400 cc. Sementara itu, kendaraan pengguna solar subsidi memiliki wacana batas kapasitas mesin maksimal 2.000 cc. Namun, pemerintah belum menetapkan kembali batas tersebut sebagai aturan baru.
Belum Ada Aturan Pembatasan yang Berlaku
Pembahasan terbaru belum mengubah akses masyarakat terhadap Pertalite. Pemerintah masih mengkaji sasaran, mekanisme, dan waktu penerapan pembatasan subsidi tersebut. Desil 9 dan 10 menjadi salah satu kelompok yang masuk pembahasan pemerintah. Selain itu, jenis kendaraan dan kapasitas mesin juga masuk dalam opsi yang pemerintah pertimbangkan.
Karena itu, masyarakat masih perlu menunggu keputusan resmi pemerintah mengenai kebijakan tersebut. Pemerintah juga perlu menjelaskan kriteria kendaraan serta mekanisme pembelian secara terbuka. Selanjutnya, aturan resmi akan menentukan kelompok yang tetap memperoleh subsidi Pertalite. (iD/*)
Komentar