Intiperistiwa.com, Kerinci – Pemerintah Kabupaten Kerinci memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp668.340.000 melalui pelelangan kendaraan dinas dan alat berat yang mengalami kerusakan berat. Hasil tersebut berasal dari proses penjualan aset milik daerah yang sudah tidak layak mendukung operasional pemerintahan.
Dalam proses ini, Pemkab Kerinci menawarkan 22 unit barang milik daerah melalui mekanisme lelang terbuka. Aset tersebut terdiri dari lima unit alat berat dan 17 kendaraan operasional. Namun, hanya 12 unit yang berhasil terjual, sedangkan aset lainnya akan kembali ditawarkan melalui pelelangan berikutnya.
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) BPKPD Kabupaten Kerinci, Yasser Arafat, SE, M.Si, menyampaikan bahwa hasil pelelangan tersebut telah memberikan tambahan penerimaan bagi kas daerah.
“Alhamdulillah, dari hasil lelang kendaraan dinas yang sudah rusak berat di akhir tahun 2026 ini, kita berhasil menyumbangkan PAD sebesar Rp668.340.000 ke kas daerah,” ujar Yasser saat dikonfirmasi.
Total nilai limit seluruh objek yang ditawarkan mencapai Rp903,881 juta. Sementara itu, hasil penjualan dari aset yang berhasil dilelang mencapai Rp668,34 juta.
Pemkab Kerinci Lelang 22 Unit Aset Daerah
Pelelangan tersebut mencakup berbagai jenis kendaraan operasional dan alat berat yang sudah mengalami kerusakan berat. Kendaraan yang masuk dalam daftar aset antara lain truk hingga kendaraan pribadi jenis Toyota Fortuner.
Melalui sistem open bidding, Pemkab Kerinci memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti penawaran.
Pemerintah daerah juga melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dalam pelaksanaan pelelangan. Proses penawaran berlangsung secara terbuka melalui situs resmi lelang.go.id.
Yasser menegaskan bahwa pihaknya menjalankan proses pemindahtanganan aset tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti penawaran. Selain itu, sistem lelang terbuka memberikan mekanisme penjualan yang dapat diikuti peserta sesuai persyaratan yang berlaku.
Kondisi dan Dokumen Aset Menjadi Perhatian
Pemkab Kerinci menjual seluruh objek lelang dalam kondisi apa adanya atau as is where is. Artinya, peserta harus menerima kondisi fisik dan keberadaan aset sesuai keadaan sebenarnya.
Kelengkapan dokumen setiap kendaraan juga berbeda. Beberapa unit memiliki BPKB tanpa STNK, sementara kendaraan lainnya hanya memiliki STNK. Bahkan, sejumlah alat berat tidak memiliki dokumen kepemilikan.
Dalam ketentuan pelelangan tersebut, Pemkab Kerinci bertanggung jawab atas legalitas formal dan penyerahan fisik aset kepada pemenang.
Sementara itu, pemenang lelang menanggung biaya pengangkutan serta bea lelang sebesar 2 persen.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari proses pemindahtanganan barang milik daerah yang harus diperhatikan oleh peserta sebelum mengikuti penawaran.
BPKPD Berharap Pemkab Kerinci Bangun Gudang Aset
Selain mengejar penerimaan melalui pelelangan, BPKPD Kabupaten Kerinci juga mendorong pembenahan tata kelola barang milik daerah, terutama aset yang mengalami kerusakan parah.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah pembangunan gudang penyimpanan khusus kendaraan dan alat berat yang sudah tidak beroperasi.
Menurut Yasser, fasilitas tersebut dapat membantu pemerintah mengumpulkan dan menata aset yang selama ini tidak lagi menunjang kegiatan operasional.
Dengan adanya tempat penyimpanan khusus, pemerintah juga dapat menjaga kondisi aset sebelum melakukan penilaian, pelelangan, maupun penghapusan dari daftar barang milik daerah.
Yasser berharap pemerintah daerah dapat merealisasikan fasilitas tersebut agar pengelolaan aset berjalan lebih tertib.
“Untuk ke depannya, kita berharap Pemerintah Kabupaten Kerinci dapat membangun gudang penyimpanan, baik untuk alat berat, mobil, maupun motor yang sudah rusak parah. Dengan begitu, aset-aset tersebut dapat tertata dan terjaga dengan baik, sehingga bisa segera dilelang untuk kembali mendongkrak PAD pada tahun-tahun mendatang,” pungkas Yasser.
Pelelangan ini menjadi salah satu upaya Pemkab Kerinci mengoptimalkan barang milik daerah yang tidak lagi memiliki fungsi operasional. Melalui proses tersebut, aset yang sebelumnya tidak produktif dapat memberikan penerimaan bagi kas daerah.
Ke depan, penataan dan pengawasan aset menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah secara lebih tertib. Dengan demikian, pemerintah dapat mengoptimalkan nilai ekonomi aset sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaannya. (iD/*)







Komentar