Intiperistiwa.com – Jakarta – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut mengatur empat kelompok aset yang dapat dirampas negara. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) hingga ayat (4).
Aturan tersebut mencakup harta hasil tindak pidana yang sudah berpindah tangan, benda yang digunakan sebagai sarana kejahatan, hingga aset temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana. Selain itu, negara juga dapat merampas aset lain yang sah milik pelaku untuk mengganti aset yang telah di nyatakan dirampas, tetapi tidak dapat dieksekusi. Namun, ketentuan tersebut tetap memperhatikan prinsip kewajaran, keseimbangan, serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, aset yang telah di fungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum harus tetap mempertahankan fungsi bagi kepentingan masyarakat.
Empat Jenis Aset yang Bisa Dirampas Negara
Pasal 5 ayat (1) UU Perampasan Aset merinci empat jenis kekayaan yang masuk dalam kategori aset tindak pidana. Ketentuan ini mencakup aset yang berasal dari kejahatan maupun benda yang berkaitan langsung dengan pelaksanaannya.
Berikut rincian aset yang dapat di rampas negara berdasarkan ketentuan tersebut.
1. Aset hasil tindak pidana yang sudah di alihkan
Kategori pertama mencakup seluruh aset yang berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun pelaku telah memindahtangankan atau mengonversi kekayaan tersebut menjadi harta pribadi maupun milik orang lain.
Cakupannya tidak hanya berupa modal awal. Pendapatan dan keuntungan ekonomi lain yang berasal dari kekayaan tersebut juga termasuk dalam kategori ini.
Dengan demikian, perpindahan kepemilikan atau perubahan bentuk kekayaan tidak serta-merta menghilangkan status aset yang berasal dari tindak pidana.
2. Aset yang di gunakan sebagai alat atau sarana kejahatan
Kategori kedua meliputi benda bergerak dan berwujud yang pelaku gunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.
Keterkaitan langsung antara benda dan tindak pidana menjadi unsur penting dalam ketentuan ini.
Artinya, tidak semua barang bergerak milik seseorang otomatis masuk kategori tersebut. Aset harus memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
3. Aset hasil temuan yang berasal dari tindak pidana
Kategori ketiga mencakup aset hasil temuan yang di ketahui berasal dari tindak pidana.
Penjelasan Pasal 5 memberikan contoh berupa kayu gelondongan di kawasan hutan atau barang selundupan yang di temukan di pelabuhan tidak resmi. Ketentuan ini di tujukan untuk menjangkau barang hasil kejahatan yang tidak di ketahui pelaku atau pemiliknya.
Dengan demikian, barang hasil tindak pidana tetap masuk dalam cakupan perampasan meskipun identitas pihak yang bertanggung jawab belum di ketahui.
4. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana
Kategori keempat mengatur aset lain yang di peroleh secara sah oleh pelaku tindak pidana. Negara dapat menggunakan aset tersebut untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang sebelumnya telah di nyatakan di rampas.
Ketentuan ini memiliki mekanisme tersendiri. Penjelasan Pasal 5 menerangkan bahwa aset pengganti tersebut berkaitan dengan aset yang sudah di nyatakan di rampas, tetapi tidak dapat di eksekusi.
Namun, negara tidak dapat menentukan nilainya secara sembarangan. Pasal 5 ayat (2) mengharuskan pertimbangan berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian aset.
Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa perampasan terhadap aset sah milik pelaku tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Fasilitas Sosial dan Tempat Ibadah Tetap Berfungsi
Selain mengatur empat kelompok aset, Pasal 5 ayat (4) memberikan ketentuan khusus terhadap aset yang telah di fungsikan atau di alihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, maupun fasilitas umum.
Negara tetap dapat melakukan perampasan terhadap aset tersebut. Namun, prosesnya tidak boleh mengubah fungsi aset sehingga masyarakat tetap bisa menggunakannya.
Penjelasan pasal tersebut memberikan sejumlah contoh fasilitas yang di maksud. Di antaranya sekolah, perguruan tinggi, masjid, gereja, taman bermain, dan ruang terbuka hijau.
Ketentuan ini menempatkan keberlanjutan fungsi fasilitas bagi masyarakat sebagai bagian dari pengaturan perampasan aset. Dengan begitu, tindakan hukum terhadap aset tidak harus menghentikan pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
DPR Resmi Setujui UU Perampasan Aset
Pengesahan RUU Perampasan Aset berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung sidang tersebut. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang.
Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU tersebut. Forum paripurna menyatakan setuju sehingga DPR menyetujui rancangan tersebut menjadi undang-undang.
Menurut keterangan resmi DPR, pembahasan regulasi ini telah melalui proses panjang dan selesai lebih cepat dari target yang ditetapkan.
Selain mengatur jenis aset yang dapat di rampas, regulasi ini juga mencakup pembentukan badan pengelola dan badan pengawas. Kedua lembaga tersebut menjadi bagian dari pengaturan tata kelola perampasan aset.
Pengesahan undang-undang ini menjadi langkah baru dalam pengaturan perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Meski demikian, pelaksanaan ketentuannya tetap harus mengikuti mekanisme hukum, prinsip kewajaran, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. (iD/*)







Komentar