UU Perampasan Aset Disahkan, Ini 4 Jenis Aset yang Bisa Dirampas Negara

Pasal 5 mencakup hasil kejahatan yang dialihkan, alat tindak pidana, aset temuan, hingga harta sah milik pelaku sebagai pengganti.

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 21 November 2026 - 07:04 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

UU Perampasan Aset Disahkan, Ini 4 Jenis Aset yang Bisa Dirampas Negara. (Foto: Ist/metrotvnews)

UU Perampasan Aset Disahkan, Ini 4 Jenis Aset yang Bisa Dirampas Negara. (Foto: Ist/metrotvnews)

Intiperistiwa.com – Jakarta – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut mengatur empat kelompok aset yang dapat dirampas negara. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) hingga ayat (4).

Aturan tersebut mencakup harta hasil tindak pidana yang sudah berpindah tangan, benda yang digunakan sebagai sarana kejahatan, hingga aset temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana. Selain itu, negara juga dapat merampas aset lain yang sah milik pelaku untuk mengganti aset yang telah di nyatakan dirampas, tetapi tidak dapat dieksekusi. Namun, ketentuan tersebut tetap memperhatikan prinsip kewajaran, keseimbangan, serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, aset yang telah di fungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum harus tetap mempertahankan fungsi bagi kepentingan masyarakat.

Empat Jenis Aset yang Bisa Dirampas Negara

Pasal 5 ayat (1) UU Perampasan Aset merinci empat jenis kekayaan yang masuk dalam kategori aset tindak pidana. Ketentuan ini mencakup aset yang berasal dari kejahatan maupun benda yang berkaitan langsung dengan pelaksanaannya.

Berikut rincian aset yang dapat di rampas negara berdasarkan ketentuan tersebut.

1. Aset hasil tindak pidana yang sudah di alihkan

Kategori pertama mencakup seluruh aset yang berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun pelaku telah memindahtangankan atau mengonversi kekayaan tersebut menjadi harta pribadi maupun milik orang lain.

Cakupannya tidak hanya berupa modal awal. Pendapatan dan keuntungan ekonomi lain yang berasal dari kekayaan tersebut juga termasuk dalam kategori ini.

Baca Juga :  UU Pelindungan Ketenagakerjaan Rombak Outsourcing BUMN

Dengan demikian, perpindahan kepemilikan atau perubahan bentuk kekayaan tidak serta-merta menghilangkan status aset yang berasal dari tindak pidana.

2. Aset yang di gunakan sebagai alat atau sarana kejahatan

Kategori kedua meliputi benda bergerak dan berwujud yang pelaku gunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.

Keterkaitan langsung antara benda dan tindak pidana menjadi unsur penting dalam ketentuan ini.

Artinya, tidak semua barang bergerak milik seseorang otomatis masuk kategori tersebut. Aset harus memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

3. Aset hasil temuan yang berasal dari tindak pidana

Kategori ketiga mencakup aset hasil temuan yang di ketahui berasal dari tindak pidana.

Penjelasan Pasal 5 memberikan contoh berupa kayu gelondongan di kawasan hutan atau barang selundupan yang di temukan di pelabuhan tidak resmi. Ketentuan ini di tujukan untuk menjangkau barang hasil kejahatan yang tidak di ketahui pelaku atau pemiliknya.

Dengan demikian, barang hasil tindak pidana tetap masuk dalam cakupan perampasan meskipun identitas pihak yang bertanggung jawab belum di ketahui.

4. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana

Kategori keempat mengatur aset lain yang di peroleh secara sah oleh pelaku tindak pidana. Negara dapat menggunakan aset tersebut untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang sebelumnya telah di nyatakan di rampas.

Ketentuan ini memiliki mekanisme tersendiri. Penjelasan Pasal 5 menerangkan bahwa aset pengganti tersebut berkaitan dengan aset yang sudah di nyatakan di rampas, tetapi tidak dapat di eksekusi.

Namun, negara tidak dapat menentukan nilainya secara sembarangan. Pasal 5 ayat (2) mengharuskan pertimbangan berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian aset.

Baca Juga :  RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Sidang Paripurna

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa perampasan terhadap aset sah milik pelaku tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Fasilitas Sosial dan Tempat Ibadah Tetap Berfungsi

Selain mengatur empat kelompok aset, Pasal 5 ayat (4) memberikan ketentuan khusus terhadap aset yang telah di fungsikan atau di alihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, maupun fasilitas umum.

Negara tetap dapat melakukan perampasan terhadap aset tersebut. Namun, prosesnya tidak boleh mengubah fungsi aset sehingga masyarakat tetap bisa menggunakannya.

Penjelasan pasal tersebut memberikan sejumlah contoh fasilitas yang di maksud. Di antaranya sekolah, perguruan tinggi, masjid, gereja, taman bermain, dan ruang terbuka hijau.

Ketentuan ini menempatkan keberlanjutan fungsi fasilitas bagi masyarakat sebagai bagian dari pengaturan perampasan aset. Dengan begitu, tindakan hukum terhadap aset tidak harus menghentikan pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

DPR Resmi Setujui UU Perampasan Aset

Pengesahan RUU Perampasan Aset berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung sidang tersebut. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang.

Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU tersebut. Forum paripurna menyatakan setuju sehingga DPR menyetujui rancangan tersebut menjadi undang-undang.

Menurut keterangan resmi DPR, pembahasan regulasi ini telah melalui proses panjang dan selesai lebih cepat dari target yang ditetapkan.

Selain mengatur jenis aset yang dapat di rampas, regulasi ini juga mencakup pembentukan badan pengelola dan badan pengawas. Kedua lembaga tersebut menjadi bagian dari pengaturan tata kelola perampasan aset.

Pengesahan undang-undang ini menjadi langkah baru dalam pengaturan perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Meski demikian, pelaksanaan ketentuannya tetap harus mengikuti mekanisme hukum, prinsip kewajaran, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. (iD/*)

Berita Terkait

Prabowo Siapkan Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran, 25 November Diserahkan ke MPR
Gubernur Diminta Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026
Kemenkeu Siapkan 1.915 Formasi CPNS 2026, Ini Jenjang Pendidikan yang Bisa Mendaftar
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dua Badan Khusus Segera Dibentuk
Siapa Pengganti Gibran? 8 Tokoh Ini Disebut Masuk Bursa Calon Wapres
CPNS 2026 Makin Dekat, BKN Ungkap Akun SSCASN Sudah Bisa Dibuat, Ini Perkiraan Jadwal Pendaftarannya
4 Keputusan Rapat Gabungan MPR terkait Pengisian Jabatan Wapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan Sekitar 150 Ribu Formasi CPNS 2026, Program Prioritas Prabowo Jadi Fokus
Berita ini 9 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 10:25 WIB

Prabowo Siapkan Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran, 25 November Diserahkan ke MPR

Sabtu, 21 November 2026 - 07:04 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Ini 4 Jenis Aset yang Bisa Dirampas Negara

Jumat, 20 November 2026 - 13:17 WIB

Gubernur Diminta Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026

Kamis, 19 November 2026 - 16:12 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dua Badan Khusus Segera Dibentuk

Selasa, 17 November 2026 - 07:19 WIB

Siapa Pengganti Gibran? 8 Tokoh Ini Disebut Masuk Bursa Calon Wapres

Berita Terbaru