Intiperistiwa.com, Sungai Penuh – Penguatan keuangan digital menjadi salah satu agenda penting dalam kerja sama Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI). Kolaborasi ini tidak hanya mencakup penyediaan layanan perbankan syariah, tetapi juga mendorong penggunaan sistem elektronik untuk penerimaan dan pembayaran daerah.
Selain itu, Pemkot Sungai Penuh dan BSI menyepakati optimalisasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR/TJSL), termasuk zakat, infak, dan sedekah. Pemanfaatan dana tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah.
Kesepakatan itu ditandatangani Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., bersama Manager BSI, Doni Surya, Rabu (18/11/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh.
Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, S.E., M.M., serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait turut menghadiri kegiatan tersebut.
Alfin mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat layanan keuangan berbasis syariah sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, sinergi dengan BSI diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, ASN, tenaga non-ASN, dan masyarakat.
Tiga Fokus Kerja Sama Pemkot Sungai Penuh dan BSI
Kesepakatan Bersama Nomor 100.3.7.1/23/MoU.KSD-SPN/XI/2026 dan Nomor 06/3-3742/0032A memuat tiga bidang utama.
1. Layanan Perbankan Syariah
Pertama, BSI menyediakan jasa dan produk perbankan berdasarkan prinsip syariah bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Layanan tersebut juga di peruntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN. Dengan demikian, kerja sama ini turut membuka akses layanan perbankan syariah bagi aparatur di lingkungan pemerintah kota.
2. Digitalisasi Keuangan Daerah
Kedua, Pemkot Sungai Penuh dan BSI mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah. Kedua pihak juga berupaya mengoptimalkan penerimaan dan pembayaran daerah melalui sistem elektronik.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Selain itu, pencatatan transaksi secara elektronik di harapkan memperkuat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
Dalam konteks nasional, digitalisasi transaksi pemerintah daerah dikenal melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Bank Indonesia menjelaskan, ETPD mendorong peralihan transaksi pendapatan dan belanja daerah dari tunai menjadi nontunai. Cakupannya meliputi pembayaran pajak, retribusi, penerimaan lainnya, hingga belanja daerah. Program ini juga bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan tersebut tercantum dalam program elektronifikasi Bank Indonesia.
Perkembangan nasional menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah terus meluas. Bank Indonesia mencatat, sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9 persen telah masuk kategori digital hingga Semester I 2026.
Data tersebut menunjukkan perkembangan implementasi ETPD secara nasional. Namun, angka itu bukan merupakan capaian khusus Kota Sungai Penuh. Informasi tersebut di sampaikan BI dalam siaran pers perkembangan ekonomi dan keuangan digital 2026.
3. Optimalisasi Dana CSR dan Keumatan
Ketiga, kedua pihak menyelaraskan pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR/TJSL), termasuk zakat, infak, dan sedekah.
Pemanfaatan dana tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah. Dengan begitu, kerja sama ini juga mencakup upaya mengoptimalkan potensi dana sosial bagi kepentingan masyarakat.
Selain tiga bidang utama tersebut, Pemkot Sungai Penuh dan BSI membuka peluang kerja sama pada sektor lain. Pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
PKS Ditargetkan Rampung Paling Lambat Tiga Bulan
Penandatanganan kesepakatan bersama menjadi landasan bagi kedua pihak untuk melanjutkan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Dokumen lanjutan itu akan mengatur sejumlah hal secara lebih terperinci. Di antaranya hak dan kewajiban masing-masing pihak, rincian program kegiatan, mekanisme pelaksanaan, serta pembiayaan.
Kedua pihak menargetkan penandatanganan PKS paling lambat tiga bulan setelah kesepakatan bersama.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memperjelas pelaksanaan tiga bidang kerja sama. Dengan adanya PKS, masing-masing pihak akan memiliki acuan dalam menjalankan program yang telah di sepakati.
Alfin berharap sinergi Pemkot Sungai Penuh dan BSI terus berkembang. Ia menginginkan kerja sama tersebut memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, ASN, dan masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, Pemkot Sungai Penuh mendorong perluasan layanan perbankan syariah, percepatan transaksi keuangan digital, serta pemanfaatan dana sosial untuk pembangunan daerah. (iD/*)







Komentar