Intiperistiwa.com – Pemerintah Iran berencana menerapkan biaya layanan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Rencana tersebut mendapat penolakan dari Amerika Serikat. Meski begitu, Iran memastikan negara-negara sahabat akan memperoleh perlakuan khusus. Kebijakan itu menjadi bagian dari pengaturan baru di jalur pelayaran strategis tersebut.
Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik. Dalam kesepakatan itu, kapal komersial dapat melintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari. Namun, kedua negara belum mengumumkan aturan setelah masa transisi berakhir. Karena itu, pembahasan mengenai kebijakan baru masih terus berlangsung.
Iran Susun Skema Biaya Layanan
Duta Besar Iran untuk China, Abdolreza Rahmani Fazli, mengatakan pemerintah sedang berkoordinasi dengan Oman. Kedua negara membahas mekanisme baru untuk pengelolaan Selat Hormuz. Menurutnya, Iran memiliki hak mengatur wilayah yang menjadi bagian dari perairan teritorialnya. Karena itu, pemerintah akan menerapkan biaya layanan bagi kapal yang melintas.
Rahmani Fazli menegaskan biaya tersebut bukan pungutan tol. Pemerintah akan menggunakan skema itu untuk memperkuat keamanan jalur pelayaran. Selain itu, kebijakan tersebut mendukung pengawasan lalu lintas kapal. Pemerintah juga ingin mengurangi dampak lingkungan akibat padatnya aktivitas pelayaran.
Negara Sahabat Akan Dapat Perlakuan Khusus
Iran juga menyiapkan perlakuan khusus bagi negara-negara sahabat. Kebijakan itu berlaku untuk negara yang mendukung Iran pada masa sulit. Meski demikian, pemerintah belum menjelaskan bentuk fasilitas yang akan diberikan. Keputusan akhir masih menunggu hasil pembahasan lanjutan.
Selat Hormuz menjadi salah satu jalur energi paling penting di dunia. Sekitar seperlima perdagangan minyak mentah dan gas alam cair melewati kawasan tersebut. Saat konflik Timur Tengah memuncak, Iran sempat menutup sebagian besar jalur pelayaran. Akibatnya, harga energi dunia mengalami lonjakan tajam.
Kini Iran kembali membuka akses pelayaran setelah mencapai kesepakatan awal dengan Amerika Serikat. Kedua negara masih melanjutkan negosiasi untuk mencapai perdamaian permanen. Hasil pembicaraan itu akan menentukan kebijakan jangka panjang di Selat Hormuz. Dunia pun terus menantikan perkembangan berikutnya. (iD/*)
Komentar