Mulai 1 Agustus 2026, Empat Marketplace Mulai Pungut Pajak Toko Online

Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli mendapat penunjukan sebagai pemungut PPh pedagang mulai 1 Agustus 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 2 Juli 2026 - 20:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mulai 1 Agustus 2026, Empat Marketplace Mulai Pungut Pajak Toko Online. (Foto: AI)

Mulai 1 Agustus 2026, Empat Marketplace Mulai Pungut Pajak Toko Online. (Foto: AI)

Intiperistiwa.com – Pemerintah resmi menerapkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang di marketplace. Kebijakan tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026. Aturan ini menjadi bagian dari penguatan administrasi perpajakan di sektor perdagangan digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjuk empat marketplace sebagai pemungut pajak. Keempat platform tersebut meliputi Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Penunjukan berlangsung sejak 1 Juli 2026 dengan masa penyesuaian sistem selama satu bulan.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. DJP memberi kesempatan kepada setiap platform untuk menyosialisasikan aturan baru. Selain itu, marketplace juga menyesuaikan sistem pemungutan secara elektronik.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan penerapan kebijakan dimulai pada 1 Agustus 2026. Pemerintah lebih dahulu menetapkan empat marketplace sebagai pemungut pajak. Setelah itu, masing-masing platform menjalankan proses persiapan sesuai ketentuan.

Menurut Bimo, pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menunjuk marketplace. Pemerintah menilai kesiapan sistem, kapasitas administrasi, serta besarnya transaksi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan penggunaan mekanisme rekening escrow dan kesiapan pelaporan elektronik.

Baca Juga :  Atlet Indonesia Asal Papua Pecahkan Rekornas 17 Tahun di Filipina

Begini Mekanisme Pemungutan Pajak

Pemerintah menyusun mekanisme pemungutan agar lebih sederhana bagi pedagang. Proses pembayaran tetap berlangsung melalui marketplace. Selanjutnya, platform memungut PPh Pasal 22 dari penghasilan pedagang dalam negeri.

Marketplace kemudian menerbitkan invoice elektronik untuk setiap transaksi. Dokumen tersebut memuat besaran PPh Pasal 22 yang dipungut. Invoice elektronik juga berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak.

Karena itu, pedagang tidak perlu membuat dokumen tambahan. Marketplace selanjutnya menyetorkan pajak yang dipungut ke kas negara. Setelah itu, platform melaporkan seluruh pemungutan melalui SPT PPh Masa Unifikasi.

Tarif PPh Hanya 0,5 Persen

Pemerintah menetapkan tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang. Perhitungan tersebut tidak mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan itu juga tidak memasukkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak yang dipungut marketplace bukan menjadi beban tambahan. Pedagang dapat memperhitungkan nilai tersebut sebagai kredit pajak. Dengan demikian, kewajiban pajak tahunan tetap memperhitungkan setoran tersebut.

Sebagai contoh, pedagang menjual barang senilai Rp2 juta melalui marketplace. Marketplace kemudian memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp10.000. Nilai itu berasal dari tarif 0,5 persen atas nilai transaksi.

Pedagang yang menggunakan skema umum juga memperoleh manfaat serupa. Mereka dapat memasukkan pajak yang dipungut sebagai kredit pajak tahunan. Karena itu, pembayaran tersebut tetap menjadi bagian dari perhitungan SPT Tahunan.

Tidak Semua Pedagang Terkena Pajak

Pemerintah memberikan sejumlah pengecualian dalam kebijakan ini. Pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak terkena pemungutan. Namun, mereka wajib menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.

Selain itu, pemerintah juga mengecualikan mitra jasa pengiriman berbasis aplikasi. Pedagang yang memiliki surat keterangan bebas pemotongan PPh juga tidak dikenai pemungutan. Ketentuan tersebut berlaku sesuai persyaratan perpajakan.

Pemerintah juga membebaskan transaksi pulsa dan kartu perdana dari mekanisme ini. Pengecualian lainnya mencakup transaksi emas perhiasan, emas batangan, batu permata, serta komoditas sejenis sesuai aturan. Selain itu, pengalihan hak atas tanah dan bangunan juga tidak masuk objek pemungutan PPh Pasal 22 marketplace. (iD/*)

Berita Terkait

Pemerintah Siapkan Kredit Murah Rp386,9 Triliun pada 2027, KUR Dapat Alokasi Terbesar
OJK Perkuat Pengawasan Pinjol 2026, Debt Collector Dilarang Intimidasi Konsumen
Harga Pupuk Subsidi Oktober 2026, Ini Daftar Lengkap Semua Jenisnya
Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas 8%, Bahlil Ungkap 2 Penyebab Utama
Pemerintah Siapkan CNG 3 Kg sebagai Alternatif LPG pada 2027
Sudah Pensiun? Ini 12 Ide Usaha Sampingan yang Bisa Dikerjakan dari Rumah
Rekening Gratis Rp50 Ribu untuk Warga 17 Tahun, Siapa yang Dapat dan Kapan Berjalan?
7 Merek Rokok Tertua di Indonesia, Ada yang Masih Bertahan hingga Kini
Berita ini 18 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 13:31 WIB

Pemerintah Siapkan Kredit Murah Rp386,9 Triliun pada 2027, KUR Dapat Alokasi Terbesar

Jumat, 13 November 2026 - 10:08 WIB

OJK Perkuat Pengawasan Pinjol 2026, Debt Collector Dilarang Intimidasi Konsumen

Kamis, 12 November 2026 - 07:00 WIB

Harga Pupuk Subsidi Oktober 2026, Ini Daftar Lengkap Semua Jenisnya

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:00 WIB

Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas 8%, Bahlil Ungkap 2 Penyebab Utama

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 07:00 WIB

Pemerintah Siapkan CNG 3 Kg sebagai Alternatif LPG pada 2027

Berita Terbaru