Pengawasan Dapur MBG Diperketat, Purbaya: Kalau Tak Beres, Tutup Saja

Kemenkeu menggandeng BGN memperkuat pengawasan anggaran SPPG melalui tim pemantau di seluruh daerah.

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 26 Juni 2026 - 20:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pengawasan Dapur MBG Diperketat, Purbaya: Kalau Tak Beres, Tutup Saja. (Foto: ANTARA/Imamatul Silfia)

Pengawasan Dapur MBG Diperketat, Purbaya: Kalau Tak Beres, Tutup Saja. (Foto: ANTARA/Imamatul Silfia)

Intiperistiwa.com – Pemerintah memperkuat pengawasan pengelolaan anggaran di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut bertujuan menjaga transparansi serta memastikan setiap anggaran di gunakan sesuai ketentuan. Selain itu, sistem pengawasan baru mulai berjalan pada pekan depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, langkah tersebut muncul setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengajukan permintaan penguatan pengawasan. Keduanya membahas rencana itu dalam pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026). Hasil pembahasan langsung mengarah pada pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi.

Purbaya menjelaskan, pegawai Kementerian Keuangan di berbagai daerah akan melakukan pemantauan rutin terhadap operasional SPPG. Dengan demikian, pemerintah dapat mengawasi penggunaan anggaran secara berkala sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan lebih awal.

“Orang-orang saya di daerah akan memonitor SPPG secara berkala. Saya memiliki perangkat pengawasan sehingga anggarannya bisa di kendalikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

Pengawasan Libatkan KPKNL dan KPPN

Kementerian Keuangan akan memanfaatkan jaringan kantor vertikal di tingkat kabupaten dan kota. Pengawasan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Selanjutnya, pemerintah membentuk tim khusus untuk memantau seluruh SPPG di berbagai daerah.

Menurut Purbaya, pola tersebut menciptakan sistem pengawasan yang lebih independen. Karena itu, proses pengawasan tidak hanya berasal dari internal BGN. Kehadiran pengawas eksternal di harapkan mampu memperkuat objektivitas sekaligus mencegah konflik kepentingan.

“Pengawasannya menjadi lebih terstruktur. Bukan hanya BGN yang mengawasi, tetapi juga tim dari Kementerian Keuangan. Dengan begitu, pengawasan lebih objektif,” jelasnya.

Baca Juga :  Update Kode Redeem FF Terbaru 21 Juli 2026, Klaim Skin Senjata hingga Item Gratis

Evaluasi di Lakukan Setiap Dua Bulan

Selain melakukan pemantauan rutin, pemerintah juga menjadwalkan evaluasi berkala setiap dua bulan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan laporan sekaligus masukan bagi BGN. Di sisi lain, tim pengawas dapat memberikan rekomendasi perbaikan apabila menemukan kekurangan di lapangan.

Apabila evaluasi menunjukkan pelanggaran atau pengelolaan yang tidak sesuai aturan, pemerintah tidak menutup kemungkinan menghentikan operasional SPPG terkait. Keputusan tersebut akan di ambil melalui pembahasan bersama berdasarkan hasil temuan tim pengawas.

Purbaya menegaskan, BGN membuka ruang bagi laporan yang objektif. Oleh sebab itu, setiap hasil pengawasan akan di sampaikan apa adanya tanpa intervensi. Jika hasil evaluasi mendukung penutupan suatu SPPG, pemerintah siap mengambil langkah tersebut sesuai rekomendasi. (iD/*)

Berita Terkait

CPNS 2026 Makin Dekat, BKN Ungkap Akun SSCASN Sudah Bisa Dibuat, Ini Perkiraan Jadwal Pendaftarannya
4 Keputusan Rapat Gabungan MPR terkait Pengisian Jabatan Wapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan Sekitar 150 Ribu Formasi CPNS 2026, Program Prioritas Prabowo Jadi Fokus
MA Siapkan 4.430 Formasi CPNS dan Calon Hakim 2026, Pengumuman Akhir November
Seleksi Petugas Haji Daerah 2027 Dibuka, Pendaftaran hingga 10 November
Kabar Baik! Rekrutmen CPNS 2026 Dibuka November, Ini Syarat Umumnya
Profil Tiga Tersangka Dugaan Penyadapan: Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi
95 Orang Belum Mendapat Tiket Kepulangan, Kemenhaj Blokir Akun SISKOPATUH PT Assyifa Berkah Mandiri
Berita ini 14 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 07:19 WIB

CPNS 2026 Makin Dekat, BKN Ungkap Akun SSCASN Sudah Bisa Dibuat, Ini Perkiraan Jadwal Pendaftarannya

Sabtu, 14 November 2026 - 21:34 WIB

4 Keputusan Rapat Gabungan MPR terkait Pengisian Jabatan Wapres Pengganti Gibran

Rabu, 11 November 2026 - 18:24 WIB

Pemerintah Siapkan Sekitar 150 Ribu Formasi CPNS 2026, Program Prioritas Prabowo Jadi Fokus

Sabtu, 7 November 2026 - 07:21 WIB

MA Siapkan 4.430 Formasi CPNS dan Calon Hakim 2026, Pengumuman Akhir November

Jumat, 6 November 2026 - 21:16 WIB

Seleksi Petugas Haji Daerah 2027 Dibuka, Pendaftaran hingga 10 November

Berita Terbaru