Intiperistiwa.com – Bank Dunia resmi menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas. Keputusan tersebut diumumkan melalui pembaruan klasifikasi pendapatan negara pada 1 Juli 2026. Keduanya berhasil mencatat ekspansi ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Bank Dunia menilai kedua negara memenuhi syarat untuk naik kategori.
Mengutip The Straits Times, Jumat (3/7/2026), Vietnam dan Filipina kini bergabung dengan Singapura, Malaysia, serta Thailand. Kelima negara tersebut menjadi anggota ASEAN yang telah mencapai kategori pendapatan menengah atas atau lebih tinggi. Sementara itu, negara ASEAN lainnya masih berada pada kategori berbeda. Perubahan ini sekaligus memperkuat posisi ekonomi kawasan.
Pertumbuhan Ekonomi Jadi Faktor Utama
Bank Dunia menjelaskan Vietnam berada dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah sejak 2009. Sementara itu, Filipina menempati kategori tersebut sejak akhir 1980-an. Kini, kedua negara berhasil melampaui batas pendapatan yang ditentukan. Pencapaian tersebut juga berpotensi meningkatkan kepercayaan investor internasional.
Menurut Bank Dunia, Vietnam mengandalkan pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor yang terus berkembang. Di sisi lain, Filipina mencatat ekspansi ekonomi yang merata di berbagai sektor utama. Pertumbuhan itu tidak hanya berasal dari satu industri. Sebaliknya, hampir seluruh sektor ekonomi ikut mengalami peningkatan.
Pendapatan nasional bruto per kapita Vietnam mencapai US$4.970 atau sekitar Rp89,28 juta pada 2025. Filipina mencatat US$4.850 atau sekitar Rp87,12 juta pada periode yang sama. Kedua angka tersebut melampaui ambang batas Bank Dunia sebesar US$4.636. Nilai itu setara sekitar Rp82,28 juta dengan asumsi kurs Rp17.964 per dolar Amerika Serikat.
Vietnam Melaju Cepat, Filipina Hadapi Tantangan
Vietnam saat ini menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia. Pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2026. Target tersebut didukung reformasi yang ramah terhadap dunia usaha. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur dalam skala besar.
Berbeda dengan Vietnam, Filipina menghadapi tantangan ekonomi yang lebih berat. Pemerintah memangkas target pertumbuhan ekonomi untuk periode 2026 hingga 2030. Ketegangan di Timur Tengah menjadi salah satu penyebabnya. Fenomena El Nino yang semakin intens juga memberi tekanan terhadap perekonomian.
Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina, Arsenio Balisacan, menegaskan pemerintah tetap fokus menjaga arah pembangunan nasional. Menurutnya, Filipina terus mengejar pertumbuhan yang inklusif. Pemerintah juga berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Langkah tersebut tetap berjalan meski muncul berbagai tekanan global dan domestik.
Status Baru Membawa Konsekuensi
Meski memperoleh status baru, Vietnam dan Filipina juga menghadapi konsekuensi tertentu. Pemerintah kedua negara akan menerima akses pendanaan pembangunan yang lebih terbatas. Selama ini, sejumlah lembaga internasional menyediakan pinjaman dengan bunga rendah. Dana tersebut banyak mendukung pembangunan infrastruktur, pemulihan bencana, dan program sosial.
Kepala Ekonom Union Bank of the Philippines, Ruben Carlo Asuncion, menjelaskan makna perubahan status tersebut. Menurutnya, kenaikan kategori menunjukkan kemampuan sebuah negara semakin mandiri. Negara juga dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan sendiri. Kondisi itu mencerminkan kekuatan fiskal yang semakin baik.
Selain Vietnam dan Filipina, Bank Dunia juga menaikkan status Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka. Di sisi lain, Togo berpindah ke kategori negara berpendapatan menengah bawah. Sebelumnya, negara tersebut masuk kelompok berpendapatan rendah. Perubahan klasifikasi ini menjadi bagian dari evaluasi tahunan Bank Dunia terhadap tingkat pendapatan setiap negara. (iD/*)
Komentar