Intiperistiwa.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana besar pemerintah untuk merampingkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Menurut Prabowo, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat yang lebih besar. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja BUMN terus berjalan.
Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026. Acara itu berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Minggu, 28 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menanggapi sejumlah masukan dari para guru besar.
Prabowo Tanggapi Usulan Dana Riset
Salah satu usulan meminta setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba untuk mendukung riset dan inovasi perguruan tinggi. Prabowo menyambut baik gagasan tersebut. Namun, ia menilai usulan itu bergantung pada kondisi keuangan masing-masing perusahaan.
Prabowo mengatakan sebagian BUMN mulai mencatatkan laba. Ia menyampaikan apresiasi kepada Danantara atas perkembangan tersebut. Meski demikian, menurutnya masih banyak perusahaan pelat merah yang belum menghasilkan keuntungan secara konsisten.
Pemerintah Tertibkan BUMN yang Tidak Sehat
Prabowo menilai banyak BUMN selama ini tetap menanggung biaya operasional tinggi meski belum menghasilkan keuntungan. Kondisi itu, menurutnya, membebani keuangan negara. Karena itu, pemerintah kini mempercepat proses penataan perusahaan milik negara.
Selain itu, Prabowo menegaskan pemerintah terus membersihkan dan menertibkan BUMN yang tidak berjalan efektif. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat kinerja perusahaan negara. Pemerintah juga ingin mengurangi beban anggaran yang tidak produktif.
Jumlah BUMN Ditargetkan Tinggal 250
Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN dari total lebih dari 1.000 perusahaan. Selanjutnya, pemerintah menargetkan jumlah tersebut terus berkurang. Ia memperkirakan jumlah BUMN pada akhirnya hanya sekitar 250 perusahaan.
Prabowo juga meminta tanggapan Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengenai target tersebut. Dony memberikan isyarat persetujuan terhadap rencana itu. Menurut Prabowo, pengurangan jumlah perusahaan akan memangkas biaya operasional secara signifikan.
Ia menjelaskan setiap BUMN memiliki direksi dan komisaris yang membutuhkan anggaran besar. Jika perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, biaya tersebut tetap menjadi beban negara. Karena itu, pemerintah memilih melakukan efisiensi demi menjaga penggunaan uang rakyat secara lebih optimal. (iD/*)
Komentar