Intiperistiwa.com – Ikan nila dikenal luas sebagai salah satu jenis ikan konsumsi. Namun, Thailand menghadapi persoalan berbeda akibat penyebaran nila dagu hitam. Ikan nila dagu hitam di Thailand kini menjadi spesies invasif yang merusak ekosistem perairan. Karena itu, pengadilan memerintahkan pemerintah segera mengendalikan penyebarannya.
Pengadilan Tata Usaha Negara Pusat Thailand mengeluarkan perintah terkait persoalan tersebut. Pengadilan meminta Departemen Perikanan dan direktur jenderalnya segera membasmi nila dagu hitam. Selain itu, keduanya harus terus menghentikan penyebaran spesies asal Afrika tersebut. Pengadilan juga meminta pemerintah mengambil langkah darurat di Samut Songkhram.
Mengutip Bangkok Post, Selasa (15/9/2026), Poramet Daendongying dari Dewan Pengacara Thailand menjelaskan putusan tersebut. Menurutnya, putusan itu berawal dari petisi publik terkait penyebaran nila dagu hitam. Pengadilan memberikan tanggung jawab langsung kepada Departemen Perikanan dan pimpinannya. Karena itu, keduanya harus menjalankan upaya pengendalian secara berkelanjutan.
Ikan Nila Dagu Hitam di Thailand Picu Perintah Pengadilan
Pengadilan juga memberikan perintah khusus kepada Menteri Dalam Negeri Thailand. Selanjutnya, menteri harus meminta Gubernur Samut Songkhram menetapkan wilayahnya sebagai zona darurat bencana. Samut Songkhram merupakan provinsi yang berhadapan langsung dengan Teluk Thailand. Dengan status tersebut, pemerintah dapat mempercepat penggunaan anggaran untuk membantu masyarakat terdampak.
Anggaran tersebut dapat membantu masyarakat yang mengalami kerugian ekonomi akibat persoalan ini. Namun, pengadilan hanya memusatkan status darurat pada Samut Songkhram. Sebanyak 54 pelapor dalam perkara lingkungan tersebut berasal dari provinsi itu. Karena itu, pengadilan menjadikan Samut Songkhram sebagai fokus penanganan darurat.
Di sisi lain, pengadilan membebaskan 16 pihak pemerintah lain dari perkara tersebut. Mereka berasal dari tiga kementerian yang sebelumnya masuk dalam pengaduan. Para pelapor menuding sejumlah lembaga lambat mengambil tindakan terhadap importir nila dagu hitam. Namun, pengadilan tidak memberikan tanggung jawab kepada 16 pihak tersebut.
Poramet menilai perkara ikan nila dagu hitam di Thailand masih mungkin berlanjut. Pasalnya, putusan tersebut masih berasal dari pengadilan tingkat pertama. “Putusan ini berasal dari pengadilan tingkat pertama dan saya memperkirakan akan ada banding,” tuturnya. Karena itu, pihak terkait masih berpeluang menempuh proses banding.
Sekitar 1.000 Petani Tuntut Kompensasi
Sittiporn Lelanapasak dari Dewan Pengacara Thailand juga menjelaskan gugatan perdata terpisah. Sebanyak 10 pelapor ikut menuntut ganti rugi lebih dari 2 miliar baht. Gugatan tersebut mencakup kepentingan sekitar 1.000 petani di Samut Songkhram. Mereka menuntut pihak yang bertanggung jawab atas masuknya ikan tersebut ke Thailand.
“Gugatan tersebut menuntut kompensasi untuk sekitar 1.000 petani yang terdampak di Samut Songkhram,” ungkap Sittiporn. Dengan demikian, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada ekosistem perairan. Selain itu, penyebaran nila dagu hitam juga menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Para petani pun menempuh jalur hukum untuk meminta kompensasi.
Pemerintah Thailand kini harus mengendalikan ikan nila dagu hitam di Thailand sekaligus menangani dampaknya bagi masyarakat. Sementara itu, Departemen Perikanan harus menjalankan langkah pembasmian sesuai perintah pengadilan. Samut Songkhram juga menjadi fokus penanganan karena banyak pelapor berasal dari wilayah tersebut. Selain itu, proses hukum masih membuka kemungkinan banding. (iD/*)
FAQ
Mengapa ikan nila dagu hitam di Thailand menjadi ancaman?
Nila dagu hitam merupakan spesies invasif asal Afrika dalam perkara tersebut. Spesies itu menyebar di perairan Thailand. Selain itu, penyebarannya merusak ekosistem perairan. Karena itu, pengadilan meminta pemerintah segera mengendalikannya.
Apa perintah pengadilan terkait ikan nila dagu hitam di Thailand?
Pengadilan meminta Departemen Perikanan segera membasmi nila dagu hitam. Selain itu, departemen harus terus menghentikan penyebarannya. Pengadilan juga meminta pemerintah menetapkan Samut Songkhram sebagai zona darurat bencana. Langkah tersebut memungkinkan pemerintah mempercepat bantuan kepada masyarakat.
Mengapa Samut Songkhram menjadi wilayah darurat?
Sebanyak 54 pelapor dalam perkara tersebut berasal dari Samut Songkhram. Karena itu, pengadilan memusatkan status darurat pada provinsi tersebut. Status itu memungkinkan pemerintah mempercepat penggunaan anggaran. Selanjutnya, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Berapa nilai gugatan terkait nila dagu hitam?
Sebanyak 10 pelapor mengajukan gugatan perdata terpisah. Mereka menuntut ganti rugi lebih dari 2 miliar baht. Selain itu, gugatan tersebut mencakup sekitar 1.000 petani. Para penggugat meminta kompensasi atas dampak yang mereka alami.
Komentar