Intiperistiwa.com – Pengguna media sosial perlu mengetahui jenis konten yang dapat terkena pembatasan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemerintah memiliki kewenangan meminta platform digital menghapus atau membatasi konten yang diduga mengandung muatan melanggar hukum. Namun, tindakan tersebut harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Selain mengetahui kategori konten yang dapat ditindak, masyarakat juga perlu memahami cara mengenali pembatasan atas permintaan pemerintah. Sebab, platform X dan Meta memiliki sistem notifikasi khusus untuk memberitahukan tindakan tersebut kepada pengguna. Informasi ini penting agar masyarakat dapat membedakan permintaan pemerintah dari moderasi internal platform.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan mekanisme tersebut dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Jenis Konten yang Bisa Dihapus atau Dibatasi Komdigi
Komdigi memiliki mekanisme penanganan terhadap sejumlah kategori konten yang melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan penjelasan Mediodecci dalam acara yang sama, terdapat dua jenis konten yang dapat diblokir langsung oleh Komdigi, yakni perjudian daring dan pornografi.
Selain itu, Komdigi mengenali sejumlah kategori yang masuk penanganan mendesak. Kategori tersebut meliputi konten terorisme, pornografi anak, serta konten yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.
Sementara itu, penanganan konten lain memerlukan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya. Mediodecci mencontohkan konten yang berkaitan dengan perdagangan ilegal.
Dengan demikian, tidak semua laporan masyarakat otomatis membuat suatu konten langsung dihapus. Komdigi terlebih dahulu memeriksa data dan bukti pendukung sebelum menyampaikan permintaan kepada platform digital.
Ciri Konten Dibatasi Komdigi di Platform X dan Meta
Selain menjelaskan kategori konten, Mediodecci membeberkan cara pengguna mengetahui apakah pemerintah meminta pembatasan terhadap unggahan mereka.
Pada platform X, pengguna akan menerima pemberitahuan yang menjelaskan bahwa Komdigi meminta penghapusan konten tersebut.
“Kalau di X itu pasti ada surat cinta dulu. Jadi kalau di platform X, surat cintanya itu pasti dikasih tahu bahwa konten Anda diminta untuk dihapus atas permintaan Komdigi,” ujar Mediodecci.
Sementara itu, platform Meta menampilkan pemberitahuan dengan keterangan bahwa konten pengguna dibatasi. Notifikasi tersebut juga mencantumkan Komdigi sebagai pihak yang meminta pembatasan.
“Kalau di Meta itu dia muncul konten ini dibatasi, jadi pasti disebut Komdiginya,” jelasnya.
Menurut Mediodecci, pemberitahuan tersebut menjadi petunjuk bagi masyarakat untuk mengenali keterlibatan pemerintah dalam proses pembatasan konten.
Sebaliknya, pengguna tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa Komdigi meminta penghapusan hanya karena sebuah unggahan menghilang atau tidak dapat diakses.
“Jadi itu juga sebenarnya bisa menjadi ciri bahwa kalau misalnya tidak ada notifikasi tersebut, itu belum tentu dilakukan oleh Komdigi, harus diperiksa kembali,” katanya.
Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan isi notifikasi sebelum menyimpulkan penyebab pembatasan. Kebijakan moderasi internal platform juga dapat menyebabkan konten atau akun terkena tindakan.
Salah satu contoh mekanisme peninjauan internal platform dapat dilihat pada kasus akun WhatsApp yang tiba-tiba diblokir dan cara mengajukan banding.
Masyarakat Bisa Melaporkan Pembatasan Konten yang Keliru
Komdigi juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang merasa kontennya terkena pembatasan secara keliru atas permintaan pemerintah.
Mediodecci mempersilakan pengguna menyampaikan keberatan melalui kanal Aduan Konten maupun mekanisme pengaduan yang dikelola tim humas Komdigi.
Setiap laporan akan diperiksa kembali untuk memastikan penyebab pembatasan. Langkah tersebut sekaligus bertujuan mengantisipasi kesalahan moderasi atau false positive.
Dengan mekanisme ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk meminta pemeriksaan ulang apabila merasa unggahannya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Komdigi Siapkan Notifikasi Publik Setelah Putusan MK
Di sisi lain, Komdigi tengah merampungkan mekanisme notifikasi publik untuk membuka informasi mengenai konten yang diputus aksesnya.
Mediodecci mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas amanat Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pemutusan akses di ruang digital.
Persiapan mekanisme ini juga berkaitan dengan laporan sejumlah lembaga masyarakat sipil mengenai dugaan pembatasan konten kritik di media sosial.
“Kami juga sudah mendapat amanat dari MK, khususnya terkait dengan pemaknaan atas norma untuk pemutusan akses harus dimaknai adanya pemberitahuan atau notifikasi publik terlebih dahulu,” kata Mediodecci.
Sebagai konteks, MK melalui Putusan Nomor 311/PUU-XXIV/2026 pada 29 September 2026 menegaskan kewajiban pemerintah menerbitkan notifikasi digital atau pemberitahuan tertulis beserta alasannya sebelum memutus akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses.
Putusan tersebut menegaskan pentingnya transparansi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak pembatasan informasi elektronik. Masyarakat juga memiliki ruang untuk menempuh upaya hukum apabila merasa tidak melakukan pelanggaran. Informasi lengkap mengenai putusan tersebut tersedia melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Dengan persiapan mekanisme tersebut, Komdigi berupaya membuka informasi mengenai tindakan pemutusan akses kepada masyarakat. Sementara itu, pengguna media sosial tetap dapat memeriksa notifikasi platform dan mengajukan laporan apabila menemukan pembatasan yang dinilai keliru. (iD/*)








Komentar