Intiperistiwa.com – Setiap negara memiliki ibu kota sebagai pusat pemerintahan sekaligus simbol administrasi nasional. Namun, beberapa negara memilih merancang ibu kota baru demi menjawab tantangan masa depan. Selain itu, keputusan tersebut biasanya lahir setelah pemerintah mempertimbangkan berbagai persoalan strategis. Karena itu, pemindahan ibu kota menjadi salah satu langkah besar dalam sejarah pembangunan sebuah negara.
Pemerintah di berbagai negara memiliki alasan yang berbeda. Sebagian ingin mengurangi kepadatan penduduk, sementara yang lain berupaya memperbaiki kualitas lingkungan. Selain itu, beberapa negara juga ingin mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan wilayah baru. Berikut daftar negara yang merencanakan pemindahan ibu kota beserta alasan di balik kebijakan tersebut.
1. Mesir Bangun Ibu Kota Administratif Baru
Mesir membangun The New Capital atau Ibu Kota Administratif Baru di kawasan gurun sekitar 30 mil timur Kairo. Presiden Abdel Fattah el-Sisi menjadikan proyek tersebut sebagai salah satu program pembangunan terbesar. Selain itu, pemerintah berharap kota baru mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, berbagai fasilitas pemerintahan mulai beroperasi secara bertahap.
Mengutip CNN, sekitar 1.500 keluarga telah menempati kota tersebut sejak 2024. Jumlah penduduk terus bertambah seiring perpindahan sejumlah kementerian. Selain itu, kawasan tersebut berada dekat distrik keuangan yang menampung berbagai bank dan perusahaan internasional. Pemerintah juga ingin mengurangi kemacetan, polusi, serta menambah ruang hijau di sekitar Kairo.
2. Iran Usulkan Pemindahan ke Makran
Iran juga merancang pemindahan ibu kota dari Teheran menuju kawasan Makran di selatan negara itu. Pada Oktober 2025, Presiden saat itu, Masoud Pezeshkian, menyampaikan rencana tersebut. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan krisis pasokan air dan ancaman penurunan permukaan tanah. Karena itu, Makran menjadi salah satu wilayah yang dinilai memiliki prospek lebih baik.
Mengutip The Guardian, Pezeshkian menilai Makran memiliki akses langsung ke Teluk Persia. Wilayah tersebut juga berpotensi memperkuat hubungan perdagangan dan ekonomi. Ia mengatakan, “Wilayah ini terletak di tepi Teluk Persia dan menyediakan akses langsung ke perairan terbuka serta pengembangan hubungan perdagangan dan ekonomi. Jika kita memiliki pandangan yang berbeda tentang kapasitas wilayah ini, kita dapat menciptakan wilayah yang sangat makmur dan maju. Tidak cukup hanya menerima situasi saat ini dan tidak merancang peta ilmiah, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan kita untuk masa depan.”
Teheran saat ini menampung sekitar 10 juta penduduk. Kondisi tersebut membuat kebutuhan air semakin tinggi. Selain itu, bendungan hanya memasok sekitar 70 persen kebutuhan air ibu kota. Sisanya berasal dari cadangan air bawah tanah. Rencana pemindahan ibu kota juga pernah muncul pada masa presiden sebelumnya.
3. Korea Selatan Ingin Perkuat Peran Sejong
Korea Selatan juga pernah membahas rencana pemindahan ibu kota. Pada 2025, kandidat presiden Lee Jae-myung menyatakan keinginannya memindahkan ibu kota ke Sejong jika terpilih. Selain itu, Sejong merupakan kota terencana yang berjarak sekitar 100 kilometer dari Seoul. Kota tersebut memiliki populasi sekitar 400 ribu jiwa.
Mengutip Al Jazeera, Lee mengatakan, “Saya juga akan mendorong relokasi penuh Majelis Nasional dan kantor presiden ke Sejong melalui konsensus sosial.” Gagasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Mendiang Presiden Roh Moo-hyun telah mengemukakannya sejak 2003. Pemerintah berharap langkah itu dapat mengurangi kepadatan Seoul sekaligus mempercepat pembangunan wilayah tengah Korea Selatan.
4. Sudan Selatan Pilih Ramciel
Sudan Selatan juga pernah merancang pemindahan ibu kota dari Juba menuju Ramciel. Pemerintah mengumumkan rencana tersebut pada 2011. Selain itu, pemerintah berharap kota baru mampu memperkuat persatuan nasional. Namun, keterbatasan anggaran dan dinamika politik masih menjadi tantangan utama.
Mengutip Sudan Tribune, kepemimpinan gerakan yang dipimpin mendiang John Garang de Mabior telah memilih Ramciel sebagai calon ibu kota sejak 2003. Keputusan tersebut muncul sebelum penandatanganan Perjanjian Perdamaian Komprehensif atau CPA. Karena itu, pemerintah tetap mempertahankan rencana tersebut sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
5. Indonesia Bangun Ibu Kota Nusantara
Indonesia juga menjalankan proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana tersebut pada 2019. Selain itu, pemerintah ingin mengurangi beban Jakarta yang menghadapi kepadatan penduduk, banjir, serta ancaman kenaikan permukaan laut. Karena itu, pemerintah memilih Kalimantan yang berada di posisi strategis.
Sejumlah penelitian memprediksi sebagian wilayah utara Jakarta berpotensi terendam pada 2050. Pemerintah kemudian membentuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mengelola pembangunan kawasan tersebut. Selain itu, pembangunan Istana Negara, Istana Garuda, Plaza Seremoni, Istana Wakil Presiden, Gedung Otorita IKN, serta rumah susun ASN telah menunjukkan perkembangan nyata. Dengan demikian, proyek IKN terus menjadi salah satu pembangunan terbesar di Indonesia. (iD/*)
Komentar