Intiperistiwa.com – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang perubahan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini bertujuan agar bantuan lebih tepat sasaran.
BGN sebelumnya mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp270,2 triliun pada 2027. Dana tersebut di proyeksikan menjangkau 81,5 juta penerima manfaat.
Namun, pemerintah kini mempertimbangkan penyesuaian penerima bantuan. Karena itu, kebutuhan anggaran berpotensi menurun.
Fokus pada Kelompok yang Membutuhkan
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan rencana tersebut usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.
Menurut Agustina, BGN telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Selain itu, sejumlah kementerian lain turut terlibat.
“Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan beberapa kementerian lain,” ujarnya.
BGN akan memprioritaskan kelompok yang membutuhkan intervensi gizi langsung. Fokus utama menyasar ibu hamil dan anak usia dini.
Sebaliknya, beberapa kelompok penerima berpotensi keluar dari daftar bantuan. Salah satunya siswa SMA dari keluarga berkecukupan.
“Misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu di berikan lagi MBG,” kata Agustina.
“Apalagi SMA-SMA yang mungkin uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100.000, Rp200.000. Mungkin yang high class itu tidak perlu lagi,” lanjutnya.
Delapan Juta Penerima Berpotensi Berkurang
Agustina menjelaskan simulasi awal telah di lakukan. Hasilnya menunjukkan potensi pengurangan sekitar delapan juta penerima.
Dengan demikian, kebutuhan anggaran juga di perkirakan ikut menurun. Nilainya kemungkinan lebih kecil dari proyeksi sebelumnya.
“Kemungkinan besar pasti akan berkurang,” ujarnya.
Penyaluran MBG Libur Sementara
Selain menata ulang penerima, BGN juga akan menghentikan sementara penyaluran MBG saat libur sekolah.
Kebijakan itu bertujuan memperbaiki tata kelola program. BGN ingin meningkatkan kualitas layanan sebelum tahun ajaran baru di mulai.
Seluruh dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menjalani audit menyeluruh.
“Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur,” kata Agustina.
“Sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” tambahnya.
Skema Insentif Ikut Di Evaluasi
BGN juga akan meninjau pola pemberian insentif pengelola SPPG. Selama ini, seluruh pengelola menerima insentif Rp6 juta.
Ke depan, BGN akan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat. Selain itu, kinerja dapur juga menjadi dasar penilaian.
“Jadi tidak di pukul rata semua Rp6 juta. Jadi tidak sama lagi bentuknya,” jelas Agustina.
“Kami akan membuat beberapa komposit penilaian supaya tidak sekadar menghasilkan output,” lanjutnya.
Evaluasi ini menunjukkan upaya pemerintah memperbaiki pelaksanaan MBG. Dengan begitu, manfaat program di harapkan benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan. (id/*)
Komentar