Mulai 17 Agustus, Balik Nama SHM Lebih Cepat, Maksimal 10 Hari di 15 Daerah

ATR/BPN menguji layanan balik nama sertifikat dengan target selesai maksimal 10 hari kerja.

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 15:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mulai 17 Agustus, Balik Nama SHM Lebih Cepat, Maksimal 10 Hari di 15 Daerah. (Foto: umsu/detik)

Mulai 17 Agustus, Balik Nama SHM Lebih Cepat, Maksimal 10 Hari di 15 Daerah. (Foto: umsu/detik)

Intiperistiwa.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan uji coba layanan balik nama sertifikat. Program tersebut menargetkan penyelesaian paling lama 10 hari kerja. ATR/BPN akan menjalankan tahap awal pada 17 Agustus 2026. Selain itu, kementerian memilih sejumlah Kantor Pertanahan sebagai lokasi percontohan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan tujuan program tersebut dalam konferensi pers. Ia mengatakan kebijakan itu mendukung transformasi pelayanan pertanahan. Pemerintah ingin masyarakat memperoleh kepastian waktu saat mengurus balik nama sertifikat. Karena itu, ATR/BPN mulai menguji pola pelayanan tersebut secara bertahap.

“Balik nama mulai 17 Agustus itu percontohan di 15 kantor dulu,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Daftar Kantor Pertanahan yang Mengikuti Uji Coba

ATR/BPN menyebut 15 Kantor Pertanahan mengikuti tahap awal program tersebut. Lokasinya tersebar pada sejumlah daerah di Indonesia. Berikut nama Kantor Pertanahan yang tercantum:

  1. Jakarta Barat
  2. Jakarta Utara
  3. Jakarta Selatan
  4. Jakarta Pusat
  5. Kabupaten Bekasi
  6. Kota Depok
  7. Kota Semarang
  8. Kota Surabaya I
  9. Kabupaten Sidoarjo
  10. Kabupaten Malang
  11. Kabupaten Barito Kuala
  12. Kota Denpasar
  13. Kota Samarinda
  14. Kota Tabanan
  15. Kota Makassar

Uji Coba Berlangsung Tiga Bulan

Nusron menjelaskan pemerintah akan menjalankan pilot project selama tiga bulan. Setelah itu, ATR/BPN akan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Kemudian, kementerian menargetkan perluasan program ke sekitar 50 Kantor Pertanahan. Selanjutnya, ATR/BPN akan memperluas penerapan secara bertahap ke seluruh Indonesia.

“Pilot project ini tiga bulan. Setelah itu, kami tambah sekitar 50 kantor, kemudian bertahap lagi sampai seluruh kantor pertanahan menerapkannya. Transformasi ini dilakukan secara gradual karena membutuhkan penyiapan SDM dan perubahan cara kerja,” katanya.

Menurut Nusron, transformasi tersebut tidak hanya menyederhanakan prosedur administrasi. Pemerintah juga ingin mengubah pola kerja aparatur ATR/BPN. Karena itu, perubahan tersebut menyentuh budaya pelayanan di lingkungan pertanahan. Tantangan terbesar, menurut Nusron, justru muncul dari perubahan pola pikir aparatur.

Ia ingin petugas mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Selain itu, masyarakat membutuhkan proses yang cepat, pasti, dan transparan. Karena itu, Nusron mendorong perubahan cara pandang aparatur dalam melayani pemohon. Ia menegaskan petugas harus menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat.

“Kami ingin mengubah filosofi, bukan lagi menjadi pejabat, tetapi menjadi pelayan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, pasti, dan transparan,” ujarnya.

Pemohon Mendapat Kepastian Proses

Melalui pembaruan sistem tersebut, ATR/BPN menargetkan kepastian waktu untuk setiap permohonan balik nama. Pemohon juga akan memperoleh penjelasan jika petugas menghadapi kendala. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menunggu tanpa mengetahui perkembangan permohonannya. Selain itu, petugas harus menjelaskan alasan ketika suatu permohonan tidak dapat diproses.

“Kalau memang tidak bisa diproses, ya harus dijelaskan alasannya. Jangan dibiarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian,” kata Nusron.

Selain mempercepat layanan, ATR/BPN juga menyiapkan evaluasi kinerja Kantor Pertanahan. Kementerian berencana mengumumkan capaian setiap kantor secara berkala. Langkah tersebut dapat membantu masyarakat melihat kinerja pelayanan pertanahan. Di sisi lain, evaluasi tersebut juga mendorong kantor meningkatkan kualitas pelayanan.

Baca Juga :  Secret WAG Juara FFWS SEA 2026 Spring, Tiga Tim Indonesia Kantongi Tiket EWC 2026

Nusron optimistis ATR/BPN dapat menerapkan transformasi pelayanan secara nasional. Ia menargetkan penerapan tersebut berlangsung dalam waktu kurang dari dua tahun. Namun, pemerintah tetap menjalankan proses secara bertahap. Cara tersebut memberi kesempatan setiap kantor menyiapkan SDM dan sistem pelayanan.

“Kami ingin pelayanan pertanahan benar-benar memberikan kepastian kepada masyarakat. Itu yang menjadi tujuan utama transformasi ini,” pungkasnya.

Balik Nama dan Pengukuran Tanah

Selama ini, proses balik nama sertifikat tanah, termasuk SHM, kerap membutuhkan waktu panjang. Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di sejumlah daerah bahkan dapat mencapai puluhan hari. Sementara itu, proses verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat mencapai dua bulan. Karena itu, ATR/BPN juga menyiapkan pembaruan dalam layanan pengukuran tanah.

Melalui sistem pengukuran terjadwal, masyarakat mendapat kepastian mengenai jadwal pengukuran. Pemohon mengajukan permohonan pengukuran dan membayar biaya sesuai ketentuan. Setelah itu, petugas wajib melakukan pengukuran paling lambat tujuh hari. Batas waktu tersebut terhitung setelah pemohon mendaftarkan permohonan dan membayar biaya.

Setelah petugas menyelesaikan pengukuran, ATR/BPN menargetkan hasilnya rampung dalam beberapa hari. Dengan demikian, sistem tersebut tidak hanya mengejar percepatan balik nama sertifikat. Pemerintah juga ingin memperjelas waktu pelayanan pengukuran tanah. Pada akhirnya, masyarakat memperoleh kepastian lebih baik dalam mengurus layanan pertanahan. (iD/*)

Berita Terkait

CPNS 2026 Makin Dekat, BKN Ungkap Akun SSCASN Sudah Bisa Dibuat, Ini Perkiraan Jadwal Pendaftarannya
4 Keputusan Rapat Gabungan MPR terkait Pengisian Jabatan Wapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan Sekitar 150 Ribu Formasi CPNS 2026, Program Prioritas Prabowo Jadi Fokus
MA Siapkan 4.430 Formasi CPNS dan Calon Hakim 2026, Pengumuman Akhir November
Seleksi Petugas Haji Daerah 2027 Dibuka, Pendaftaran hingga 10 November
Kabar Baik! Rekrutmen CPNS 2026 Dibuka November, Ini Syarat Umumnya
Profil Tiga Tersangka Dugaan Penyadapan: Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi
95 Orang Belum Mendapat Tiket Kepulangan, Kemenhaj Blokir Akun SISKOPATUH PT Assyifa Berkah Mandiri
Berita ini 62 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 07:19 WIB

CPNS 2026 Makin Dekat, BKN Ungkap Akun SSCASN Sudah Bisa Dibuat, Ini Perkiraan Jadwal Pendaftarannya

Sabtu, 14 November 2026 - 21:34 WIB

4 Keputusan Rapat Gabungan MPR terkait Pengisian Jabatan Wapres Pengganti Gibran

Rabu, 11 November 2026 - 18:24 WIB

Pemerintah Siapkan Sekitar 150 Ribu Formasi CPNS 2026, Program Prioritas Prabowo Jadi Fokus

Sabtu, 7 November 2026 - 07:21 WIB

MA Siapkan 4.430 Formasi CPNS dan Calon Hakim 2026, Pengumuman Akhir November

Jumat, 6 November 2026 - 21:16 WIB

Seleksi Petugas Haji Daerah 2027 Dibuka, Pendaftaran hingga 10 November

Berita Terbaru