Intiperistiwa.com – Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini sekaligus membuka jalan bagi pembentukan dua badan khusus yang menangani pengelolaan dan pengawasan aset hasil tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, kedua badan tersebut memiliki tugas berbeda. Badan pertama menangani pengelolaan aset rampasan secara terpisah dari aparat penegak hukum. Sementara itu, badan kedua bertugas mengawasi penerapan undang-undang agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.
Pemisahan kedua fungsi tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan UU Perampasan Aset. DPR ingin menghindari konflik kepentingan ketika aparat yang melakukan penegakan hukum sekaligus mengelola aset hasil perampasan. Selain itu, keberadaan badan pengawas diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman menyampaikan penjelasan tersebut setelah rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dua Badan Khusus dalam UU Perampasan Aset
Habiburokhman menjelaskan, badan pertama yang akan dibentuk adalah badan pengelola perampasan aset. Lembaga ini akan berdiri terpisah dari institusi penegak hukum yang menangani perkara pidana.
Menurutnya, pemisahan tersebut penting untuk menjaga profesionalitas pengelolaan barang rampasan. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak merangkap tugas sebagai pihak yang mengelola aset setelah melakukan proses penindakan.
“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman.
Ia juga menyebut sejumlah negara telah menerapkan pemisahan fungsi pengelolaan aset dengan penegakan hukum.
“Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” ucapnya.
Berdasarkan penjelasan DPR mengenai substansi RUU, badan pengelola nantinya menangani seluruh siklus pengelolaan aset. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penjualan aset.
Selain itu, lembaga tersebut juga menangani pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan. Pengaturan ini menempatkan pengelolaan barang rampasan sebagai fungsi khusus yang membutuhkan profesionalitas dan akuntabilitas.
Badan Pengawas Perampasan Aset Cegah Penyalahgunaan
Selain badan pengelola, UU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset.
Habiburokhman mengatakan, lembaga kedua ini menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan aturan. Ia menilai, kewenangan perampasan aset harus memiliki mekanisme pengawasan yang berdiri sendiri.
Menurutnya, undang-undang tersebut tidak boleh menjadi alat bagi pihak yang berkuasa untuk menekan masyarakat di luar lingkaran kekuasaan. Aparat penegak hukum juga tidak boleh menggunakan kewenangan perampasan aset sebagai sarana pemerasan.
“Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelas Habiburokhman.
Ia menambahkan, mekanisme pengangkatan pimpinan badan pengawas akan melibatkan Presiden dan DPR. Presiden nantinya menunjuk pimpinan lembaga tersebut, kemudian DPR memberikan persetujuan.
Habiburokhman menilai mekanisme itu penting untuk menciptakan pengawasan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, badan pengawas memiliki kedudukan tersendiri dalam mengawasi pelaksanaan UU Perampasan Aset.
DPR Sahkan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna
Pengesahan UU Perampasan Aset berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung jalannya rapat. Ia didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum mengambil keputusan, Puan memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Setelah laporan tersebut selesai, Puan meminta persetujuan anggota Dewan terhadap pengesahan rancangan undang-undang tersebut.
“Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab forum paripurna.
Pengesahan tersebut mengakhiri pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun di DPR.
Dalam proses pembahasannya, Panja menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Selain itu, Komisi III DPR menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyerap masukan dari masyarakat, pakar, dan berbagai organisasi.
Perwakilan pemerintah yang mengikuti rapat paripurna tersebut meliputi Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Melalui pengesahan ini, DPR menetapkan landasan hukum baru bagi pelaksanaan perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Pembentukan badan pengelola dan badan pengawas menjadi bagian penting dari tata kelola yang disiapkan untuk memastikan proses tersebut berjalan secara profesional dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan. (iD/*)







Komentar