Intiperistiwa.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan empat keputusan penting untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Keputusan rapat gabungan MPR tersebut mencakup jadwal sidang paripurna, pengajuan dua nama calon oleh Presiden, pembentukan tim verifikasi, serta pembentukan tim ad hoc. Melalui keputusan ini, MPR mulai menyiapkan tahapan pemilihan hingga pengangkatan Wakil Presiden pengganti Gibran.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan empat keputusan tersebut seusai Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR. Pertemuan berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Salah satu keputusan penting menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal sidang paripurna. Dalam sidang tersebut, MPR akan mengagendakan pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih.
Rapat gabungan itu berlangsung sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Selanjutnya, pimpinan MPR membahas langkah pengisian jabatan tersebut bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
4 Keputusan Rapat Gabungan MPR terkait Pengisian Jabatan Wapres Pengganti Gibran
Dalam konferensi pers seusai rapat, Ahmad Muzani menjelaskan empat keputusan yang telah disepakati. Berikut rincian hasil rapat gabungan tersebut.
1. Sidang Paripurna MPR Digelar 2 Desember 2026
Keputusan pertama menetapkan pelaksanaan Sidang Paripurna MPR pada Rabu, 2 Desember 2026.
Sidang tersebut akan membahas pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih.
MPR akan menyelenggarakan seluruh agenda tersebut di Gedung Senayan, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ahmad Muzani menyampaikan keputusan pertama itu dalam konferensi pers pada Jumat (13/11/2026).
“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ungkap Muzani.
2. Presiden Diminta Mengajukan Dua Nama Calon Wapres
Keputusan kedua mengatur mekanisme pengajuan calon Wakil Presiden.
Pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk meminta dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk menyampaikan kedua nama tersebut.
Selanjutnya, tim verifikasi MPR akan memeriksa persyaratan masing-masing calon sebelum proses pemilihan berlangsung.
Dengan demikian, pengajuan dua nama oleh Presiden menjadi tahapan penting sebelum MPR menggelar sidang paripurna.
3. MPR Membentuk Tim Verifikasi Beranggotakan 36 Orang
Keputusan ketiga menyepakati pembentukan tim verifikasi yang terdiri atas 36 orang.
Salah seorang pimpinan MPR akan memimpin tim tersebut. Tim ini bertugas memeriksa dan memverifikasi seluruh persyaratan calon Wakil Presiden yang Presiden ajukan.
Melalui proses tersebut, MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan calon sebelum melanjutkan tahapan pemilihan.
4. MPR Membentuk Tim Ad Hoc dengan 36 Anggota
Keputusan keempat menetapkan pembentukan tim ad hoc yang juga beranggotakan 36 orang.
Tiga Wakil Ketua MPR akan memimpin tim tersebut. Sementara itu, anggotanya berasal dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR.
Tim ad hoc bertugas mempersiapkan Ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden yang telah dipilih dalam Sidang Paripurna MPR.
Pembentukan tim ini menjadi bagian dari persiapan kelembagaan untuk menindaklanjuti hasil pemilihan Wakil Presiden.
Dasar Konstitusional Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong memiliki dasar konstitusional. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut juga menetapkan bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang Presiden usulkan. Dengan demikian, pengajuan dua nama oleh Presiden dan penetapan jadwal sidang menjadi bagian dari mekanisme konstitusional pengisian jabatan tersebut.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dalam dokumen JDIH MPR RI.
MPR Ingin Pengisian Jabatan Wapres Berlangsung Lebih Cepat
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Namun, pimpinan MPR memilih mempercepat proses tersebut. Pertimbangan ini muncul setelah pimpinan MPR melakukan pembicaraan dan konsultasi bersama pimpinan DPR, DPD, serta Presiden.
Dari pembahasan tersebut, para pimpinan lembaga menyimpulkan bahwa penyelesaian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebaiknya berlangsung secepat mungkin.
Selain itu, MPR juga mempertimbangkan besarnya perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan tersebut.
Muzani menyampaikan apresiasi atas dukungan, pandangan, perhatian, dan pemikiran masyarakat dari berbagai kalangan.
“Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar,” pungkasnya.
Melalui empat keputusan tersebut, MPR mulai menyiapkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden, mulai dari pengajuan dua nama oleh Presiden hingga verifikasi persyaratan dan persiapan ketetapan pengangkatan. Seluruh tahapan itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Sidang Paripurna MPR pada 2 Desember 2026. (iD/*)
Komentar