Intiperistiwa.com – Bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai diwarnai sejumlah nama tokoh politik. Delapan figur dari berbagai partai disebut berpotensi menjadi bahan pertimbangan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam sisa masa pemerintahan 2024–2029.
Munculnya nama-nama tersebut menyusul pertemuan Prabowo dengan para pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan waktu satu pekan kepada partai koalisi untuk membahas usulan calon Wapres baru.
Meski demikian, belum ada penetapan kandidat resmi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan partainya menyerahkan keputusan kepada Prabowo. Sementara itu, sejumlah nama mulai menjadi perhatian publik, termasuk Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Ahmad Muzani.
8 Tokoh yang Masuk Bursa Calon Wapres Pengganti Gibran
Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan figur dari lingkungan partai politik yang menurutnya layak menjadi bahan pertimbangan. Mereka merupakan pimpinan partai dengan pengalaman panjang di dunia politik dan pemerintahan.
Berikut delapan nama yang disebut Doli:
- Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan.
- Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.
- Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra.
- Sugiono, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
- Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.
- Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PKB.
- Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN.
- Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat.
Doli menegaskan bahwa nama-nama tersebut merupakan figur yang memiliki pengalaman politik dan pemerintahan.
“Mereka adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan,” tambahnya.
Namun, penyebutan delapan nama tersebut bukan berarti seluruh tokoh telah menyatakan kesediaan atau memperoleh pencalonan resmi.
Golkar Serahkan Keputusan kepada Prabowo
Di tengah munculnya berbagai nama, Golkar menegaskan tidak ingin menentukan sendiri sosok pengganti Gibran. Partai tersebut menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo.
“Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” kata Doli kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Doli, penentuan Wapres baru merupakan kewenangan Presiden. Selain itu, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid untuk menghadapi berbagai tantangan.
“Kami memandang bahwa di tiga tahun sisa masa pemerintahan periode 2024-2029, Indonesia membutuhkan kendali langsung Presiden untuk menghadapi tantangan serta mengatasi masalah-masalah yang tidak mudah, baik global maupun domestik. Kita membutuhkan persatuan, soliditas, sinergi dari semua elemen bangsa,” ujarnya.
Karena itu, Doli meminta agar Prabowo mendapat keleluasaan menentukan sosok yang tepat untuk mendampinginya menjalankan pemerintahan.
Kriteria Wapres Baru Menurut Golkar
Selain menyebut sejumlah nama, Doli juga menjelaskan kriteria yang perlu menjadi pertimbangan Presiden dalam memilih pengganti Gibran.
Pertama, calon Wapres harus memiliki kesamaan arah dengan Prabowo. Keselarasan itu mencakup visi, misi, sikap, paradigma berpikir, hingga kebijakan pemerintahan.
“Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo,” ujarnya.
Kedua, sosok tersebut harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial. Selain itu, calon Wapres wajib memenuhi persyaratan konstitusional serta dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat.
Ketiga, Doli menginginkan sosok yang mampu membantu Presiden menyelesaikan berbagai persoalan atau menjadi problem solver.
“Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden (tidak berpotensi bermasalah kembali), dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat. Ketiga, problem solver, sosok yang juga memiliki kemampuan ikut membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sesuai arahan Presiden,” jelasnya.
Doli menilai Prabowo paling memahami figur yang tepat untuk mendampinginya. Sebab, Presiden telah menjalani dua tahun pemerintahan bersama jajaran kabinet.
“Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo-lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau,” sambungnya.
Kader PKB Dukung Cak Imin, tetapi Bukan Sikap Resmi Partai
Di sisi lain, nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut mendapat dukungan dari sejumlah kader partainya.
Meski demikian, Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda menegaskan dukungan tersebut hanya merupakan aspirasi pribadi. Pernyataan itu ia sampaikan kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
“Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi ya aspirasi personal,” jelas Huda.
Ia menambahkan bahwa PKB menyerahkan sepenuhnya pengisian jabatan Wapres kepada Prabowo. Menurutnya, konstitusi sudah mengatur mekanisme pergantian tersebut.
“Secara konstitusi sudah diatur. Jadi Pak Presiden punya kewenangan mendorong dua nama. Nah, terkait dengan ini tentu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden,” terangnya.
Dengan demikian, dukungan terhadap Cak Imin tidak dapat diartikan sebagai keputusan resmi PKB untuk mengajukan ketua umumnya sebagai calon Wapres.
Ahmad Muzani Belum Mau Bicara Bursa Cawapres
Selain masuk dalam daftar delapan tokoh yang disebut Doli, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menjadi salah satu figur yang namanya mencuat dalam pembahasan pengganti Gibran.
Namun, Muzani memilih tidak menanggapi peluang tersebut. Ia mengatakan ingin fokus mengawal proses pengisian jabatan Wapres melalui MPR.
“Jangan komentar bursa dulu,” kata Muzani kepada wartawan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Muzani menegaskan bahwa pembahasan yang ingin ia sampaikan berkaitan dengan agenda kelembagaan MPR, bukan spekulasi mengenai figur pengganti Gibran.
“Komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna,” ucapnya.
Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wapres Pengganti Gibran?
Pengisian jabatan Wapres memiliki dasar hukum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa ketika terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti.
Selanjutnya, Presiden mengusulkan dua nama calon Wapres kepada MPR. Lembaga tersebut kemudian memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Dengan demikian, keputusan akhir pemilihan berada pada MPR sesuai mekanisme konstitusi.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Sementara itu, MPR telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih Wapres pengganti Gibran. Tahapan tersebut mencakup pengajuan dua nama oleh Presiden dan proses verifikasi calon, sebagaimana tercantum dalam empat keputusan rapat gabungan MPR terkait pengisian jabatan Wapres.
Dengan demikian, delapan tokoh yang disebut Ahmad Doli Kurnia masih merupakan nama-nama potensial dalam pembicaraan politik. Belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan mendampingi Prabowo. Publik kini menantikan dua nama yang akan diajukan Presiden kepada MPR untuk mengikuti proses pemilihan Wapres pengganti Gibran. (iD/*)








Komentar