Intiperistiwa.com – Kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif pada kuartal I 2026. Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tumbuh 5,61 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Capaian tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan sejumlah negara anggota G20 dan ASEAN. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal itu saat memberikan kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang kuat berjalan seiring dengan stabilitas harga yang tetap terjaga. Karena itu, Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan pengendalian inflasi.
Selain mencatat pertumbuhan yang tinggi, Indonesia juga menjaga inflasi pada level yang relatif terkendali. Hingga Mei 2026, inflasi nasional tercatat sebesar 3,08 persen. Angka tersebut menunjukkan stabilitas harga yang masih berada dalam rentang aman. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dapat berkembang tanpa tekanan inflasi yang berlebihan.
Purbaya menilai perkembangan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memasuki 2026 dengan fondasi ekonomi yang kuat. Di sisi lain, pemerintah terus menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi agar tetap mampu merespons berbagai tantangan global. Oleh sebab itu, kepercayaan pelaku usaha dan investor tetap terjaga.
Ketahanan Energi dan Fiskal Jadi Penopang
Purbaya juga menyoroti kemampuan Indonesia dalam menghadapi potensi gangguan energi dunia. Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkannya, Indonesia masuk kelompok negara dengan tingkat eksposur rendah terhadap risiko energi global. Selain itu, Indonesia memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai gejolak.
Skor ketahanan energi Indonesia mencapai 77 persen. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan China yang berada di level 76 persen. Kondisi ini menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan energi di tengah perubahan dinamika global.
Ketahanan tersebut juga mendapat dukungan dari pengelolaan fiskal yang disiplin. Pemerintah terus menjaga defisit anggaran di bawah tiga persen terhadap PDB. Karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki ruang yang cukup untuk meredam tekanan eksternal dan menjaga stabilitas ekonomi.
Sementara itu, sejumlah indikator domestik turut memperlihatkan kondisi yang solid. Indeks PMI manufaktur bertahan pada level ekspansif 50,0. Selain itu, likuiditas perekonomian atau M0 tumbuh 14,8 persen secara tahunan. Pada saat yang sama, kredit perbankan meningkat 11,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Surplus Perdagangan dan Lapangan Kerja Meningkat
Dari sektor eksternal, Indonesia terus mencatatkan kinerja yang positif. Neraca perdagangan nasional membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Capaian tersebut mencerminkan daya saing ekspor yang tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global.
Cadangan devisa Indonesia juga mencapai 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut setara dengan 5,6 bulan kebutuhan impor. Selain itu, jumlah tersebut cukup untuk mendukung pembayaran utang luar negeri pemerintah dan menjaga stabilitas sektor keuangan.
Perbaikan ekonomi juga terlihat pada pasar tenaga kerja. Sepanjang periode tersebut, Indonesia berhasil menciptakan sekitar 1,9 juta lapangan kerja baru. Karena itu, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen pada 2026.
Di sisi lain, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan. Persentase penduduk miskin turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025. Penurunan tersebut terjadi seiring pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial yang dinilai semakin efektif.
Pemerintah Fokus Menjaga Momentum Pertumbuhan
Untuk mempertahankan laju pertumbuhan, pemerintah menjalankan delapan klaster program prioritas nasional. Program tersebut bertujuan menerjemahkan strategi pembangunan menjadi hasil yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap manfaat pertumbuhan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.
Prioritas pembangunan mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, dan air. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, serta ketangguhan menghadapi bencana. Seluruh sektor tersebut menjadi fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang.
Pada saat yang sama, pemerintah mempercepat transformasi struktural melalui program hilirisasi dan industrialisasi. Pemerintah juga memperkuat ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa. Selanjutnya, berbagai program bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja terus diperluas untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
Upaya tersebut mendapat dukungan dari penguatan sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Dengan langkah itu, pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Namun, pemerintah juga mendorong pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Menurut Purbaya, berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya kuat di tingkat makro. Lebih dari itu, pertumbuhan tersebut mulai memberikan dampak nyata melalui penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. (id/*)
Komentar