Intiperistiwa.com — Anggota DPRD Provinsi Jambi Afuan Yuza Putra mendorong peningkatan efektivitas program Pro Jambi. Ia menilai program yang menyentuh masyarakat langsung perlu mendapat perhatian pemerintah. Menurut Afuan, program beasiswa menunjukkan realisasi sangat baik. Karena itu, ia mendukung pemerintah mempertahankan sekaligus meningkatkan program tersebut.
Afuan menyampaikan pandangan itu dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat (11/9/2026). Ia menilai manfaat beasiswa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Selain itu, Afuan meminta pemerintah menjaga program tersebut dalam penataan anggaran perubahan KUA-PPAS 2026. “Penting kami sampaikan agar efektivitas program Pro Jambi harusnya ditingkatkan, terutama program Pro Jambi yang manfaat penerimanya menyentuh langsung kepada masyarakat, seperti beasiswa yang realisasinya sangat baik hendaknya dipertahankan atau bahkan saya mendukung untuk ditingkatkan,” ujar Afuan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Jumat (11/9/2026).
Efektivitas Program Pro Jambi Jadi Sorotan
Pandangan Afuan sekaligus menjadi bagian dari refleksi dua tahun masa jabatannya di DPRD Provinsi Jambi. Selama periode tersebut, ia mewakili masyarakat dari daerah pemilihan Kerinci dan Sungai Penuh. Karena itu, Afuan menilai perlu menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan program pemerintah. “Dua hari yang lalu, tepat dua tahun masa jabatan kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Dengan demikian, penting kami sampaikan sebagai bahan refleksi dua tahun di DPRD Jambi mewakili Kerinci-Sungai Penuh,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Afuan juga menyoroti kondisi APBD Provinsi Jambi tahun 2025 sebesar Rp4,5 triliun. Sementara itu, pemerintah menargetkan pendapatan 2026 meningkat sebesar 5,77 persen. Namun, Afuan mengingatkan pemerintah agar penataan belanja tidak hanya menjadi pergeseran administratif. Menurutnya, pemerintah perlu mengarahkan anggaran untuk menjawab persoalan struktural Jambi.
Afuan kemudian mempertanyakan substansi penyesuaian belanja dalam perubahan anggaran tersebut. Ia meminta rekonfigurasi postur APBD memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, arah anggaran perlu sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. “Pertanyaannya, apakah penyesuaian belanja ini benar-benar menjawab persoalan struktural Jambi atau sekadar pergeseran administratif?” ucap Afuan.
Dorong Pemerataan Program di Seluruh Dapil
Afuan turut menekankan pemerataan realisasi program pada seluruh daerah pemilihan di Provinsi Jambi. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap setiap wilayah melalui pelaksanaan program secara merata. Ia juga menyinggung keterwakilan Kerinci dan Sungai Penuh yang berjumlah enam anggota DPRD. Namun, jumlah keterwakilan tersebut tidak mengurangi pentingnya pemerataan program.
Afuan menyampaikan penekanan tersebut sebagai bagian dari fungsi representasi daerah pemilihannya. Selain itu, ia meminta kebijakan pemerintah tetap memperhatikan kepentingan seluruh daerah. Menurutnya, pemerataan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan program tingkat provinsi. “Pemerataan realisasi program menjadi penting terhadap seluruh dapil se-Provinsi Jambi. Meskipun kami keterwakilan Kerinci-Sungai Penuh hanya enam orang,” tegasnya.
Minta OPD Maksimalkan Pelaksanaan Program
Di sisi lain, Afuan meminta Organisasi Perangkat Daerah menjalankan program pemerintah secara maksimal. Ia menilai OPD memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah di lapangan. Karena itu, Afuan meminta setiap perangkat daerah menunjukkan kinerja optimal. Ia juga mengaitkan kinerja OPD dengan kritik yang mengarah kepada Gubernur Jambi.
Afuan kemudian menyampaikan peringatan tegas terhadap OPD yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Menurutnya, perangkat daerah harus mampu mendukung pelaksanaan program pemerintah secara optimal. Selain itu, OPD perlu menunjukkan tanggung jawab melalui kinerja yang nyata. “Sebagai catatan, guna menjawab kritik yang ditujukan kepada Gubernur, OPD selaku pembantu Gubernur kami minta bekerja dengan maksimal. Jika tidak mampu, silakan mundur,” ujar Afuan tegas.
Afuan juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah bertindak bijak dan adil saat memfinalisasi anggaran belanja. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebijakan anggaran tidak menimbulkan kecemburuan antar-OPD. Selain itu, ia menempatkan kritik tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Fungsi itu bertujuan memastikan seluruh unsur birokrasi tetap fokus pada pelayanan publik.
Pada akhir penyampaiannya, Afuan kembali mengingatkan peran pejabat dan wakil rakyat sebagai pelayan masyarakat. Ia menegaskan perjuangan tersebut harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jambi. Karena itu, peningkatan efektivitas program Pro Jambi menjadi bagian dari perhatian yang ia sampaikan. “Kenapa ini kami suarakan, agar kita semua pelayan masyarakat menyadari bahwa lillahita’ala perjuangan ini sesungguhnya untuk kesejahteraan masyarakat Jambi,” pungkas Afuan. (iD/*)
Komentar