Intiperistiwa.com – Pembahasan RAPBD Kota Jambi 2027 menentukan bagaimana pemerintah membagi anggaran untuk beragam kebutuhan masyarakat. Program pemerintah tetap memerlukan dukungan, tetapi warga juga membutuhkan jalan yang layak, fasilitas pendidikan yang memadai, dan layanan kesehatan yang optimal. Karena itu, DPRD Kota Jambi meminta pemerintah meninjau kembali prioritas belanja, termasuk alokasi anggaran Kampung Bahagia. Dewan menilai sejumlah kebutuhan dasar masih memerlukan penanganan.
Jalan rusak dan bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan menjadi beberapa persoalan yang disoroti anggota dewan. Selain itu, DPRD menilai sarana dan prasarana puskesmas juga perlu mendapat perhatian. Di sisi lain, pemerintah kota menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 turun 8,01 persen dan masih mengacu pada perhitungan awal transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat pembahasan perlu mencermati asumsi penerimaan sekaligus alasan penetapan prioritas belanja.
DPRD Kota Jambi Minta Evaluasi Anggaran Kampung Bahagia
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyampaikan catatan tersebut setelah rapat paripurna penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kota Jambi pada Sabtu (24/10/2026).
Kemas Faried menilai jawaban Wali Kota Jambi Maulana belum sepenuhnya menjawab pertanyaan fraksi, khususnya mengenai prioritas pembangunan dan alokasi anggaran. Menurutnya, sejumlah persoalan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, mulai dari proyeksi pendapatan daerah hingga efektivitas program pemerintah.
Salah satu perhatian DPRD menyangkut besaran anggaran Kampung Bahagia. Kemas Faried mengatakan sejumlah fraksi mempertanyakan alokasi program tersebut dan meminta pemerintah merasionalisasikannya dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak.
“Karena ini menjadi tanda tanya besar bagi kami, banyak jalan-jalan rusak, pembangunannya tidak terakomodir, banyak sarana prasarana pendidikan, banyak sekolah-sekolah rusak,” katanya.
Kemas Faried juga menyoroti kondisi fasilitas pelayanan kesehatan. Ia menilai pemerintah perlu memperhatikan sarana dan prasarana puskesmas saat menentukan prioritas belanja daerah.
“Puskesmas juga banyak sarana prasarananya belum optimal, pertanyaan itu belum di jawab mungkin nanti,” ujarnya.
Menurut Kemas Faried, jawaban pemerintah kota belum sepenuhnya memenuhi harapan DPRD. Dewan akan membawa catatan tersebut ke pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar).
“Ya tentunya jawaban tadi belum optimal ya bagi saya, nanti akan kita bicarakan ditingkat selanjutnya Banggar ya,” ujar Kemas Faried.
Proyeksi Pendapatan RAPBD 2027 Turun 8,01 Persen
Selain mempertanyakan alokasi belanja, DPRD Kota Jambi menyoroti proyeksi pendapatan daerah dalam RAPBD 2027. Maulana menjelaskan bahwa penurunan sebesar 8,01 persen masih mengacu pada perhitungan awal dana transfer pemerintah pusat.
“Masih bersifat proyeksi sembari menunggu diterbitkannya peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027,” ungkap Maulana, Sabtu (24/10/2026).
Maulana juga memaparkan perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hingga September 2026, realisasi penerimaan tersebut melampaui Rp403 miliar atau mencapai 67,20 persen. Sementara itu, pemerintah kota menyebut realisasinya telah melampaui 81 persen hingga akhir Oktober 2026.
Penjelasan mengenai proyeksi pendapatan dan kebijakan pemerintah kota tersebut juga tercantum dalam keterangan resmi Pemerintah Kota Jambi.
Pemkot Jambi Paparkan Pengelolaan Sampah melalui Kampung Bahagia
Dalam rapat paripurna tersebut, Maulana turut memaparkan penanganan sampah melalui pemilahan dari rumah tangga hingga pengolahan di tempat pemrosesan akhir (TPA) Talang Gulo.
“Di tingkat hulu kita perkuat pemilahan sampah dari rumah tangga melalui kampung bahagia dan pembuatan biopori organik oleh kelompok tani,” ujarnya.
Pemerintah Kota Jambi juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengurangi timbulan sampah plastik melalui program ekonomi sirkular.
“Untuk sampah plastik kita bekerja sama dengan OJK melalui program ekonomi sirkular. Ditargetkan mengurangi beban sampah ke TPA hingga 80 ton per hari,” ujar Maulana.
Paparan tersebut menjelaskan salah satu penerapan Kampung Bahagia dalam pengelolaan sampah. Namun, bahan sumber tidak mencantumkan nominal anggaran khusus program tersebut dalam RAPBD 2027.
DPRD Bahas Kembali Prioritas Belanja di Tingkat Banggar
DPRD Kota Jambi akan membawa catatan mengenai Kampung Bahagia, jalan rusak, fasilitas pendidikan, dan sarana puskesmas ke pembahasan bersama Banggar. Dewan juga akan mencermati proyeksi pendapatan dan efektivitas program yang pemerintah kota rencanakan.
Pembahasan lanjutan menjadi kesempatan bagi DPRD dan pemerintah kota untuk menilai kesesuaian alokasi belanja dengan kebutuhan pembangunan. Dengan demikian, keputusan mengenai RAPBD 2027 dapat mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus berbagai persoalan yang dewan sampaikan. (iD/*)
Komentar