Intiperistiwa.com – Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan perubahan skema pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia meminta pemerintah pusat menanggung gaji guru dan tenaga kesehatan berstatus PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Usulan tersebut muncul di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, Rifqinizamy menilai pemerintah daerah membutuhkan dukungan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Menurutnya, pembiayaan melalui APBN dapat mengurangi tekanan fiskal di berbagai daerah. Selain itu, kebijakan tersebut memberi ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan.
Daerah Dinilai Perlu Ruang Fiskal Lebih Besar
Rifqinizamy menjelaskan bahwa guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan memegang peran penting dalam pelayanan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat perlu mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan tenaga tersebut.
Ia berharap daerah tidak menanggung beban anggaran yang terlalu besar. Dengan demikian, pemerintah daerah tetap dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Menurutnya, keseimbangan antara belanja pegawai dan pembangunan daerah harus tetap terjaga. Jika tidak, kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan dapat berkurang.
DPR Soroti Rekrutmen Honorer Baru
Selain membahas skema penggajian PPPK, Rifqinizamy juga menyinggung larangan pengangkatan tenaga honorer baru. Ia menegaskan bahwa aturan tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2023.
Karena itu, seluruh instansi pemerintah harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, DPR juga berencana mengusulkan sanksi bagi pejabat yang tetap merekrut tenaga honorer baru pada masa mendatang.
Langkah tersebut bertujuan memperkuat tata kelola aparatur sipil negara. Selain itu, kebijakan itu juga diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih tertata dan profesional.
Fokus pada Meritokrasi ASN
Rifqinizamy menilai peningkatan kualitas aparatur negara menjadi kebutuhan mendesak. Oleh sebab itu, ia mendorong penguatan sistem meritokrasi bagi seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK.
Menurutnya, birokrasi yang profesional akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur juga dapat menciptakan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, kinerja birokrasi dapat terus meningkat seiring kebutuhan masyarakat.
Belanja Pegawai Dinilai Terlalu Besar
Dalam kesempatan itu, Rifqinizamy juga menyoroti tingginya jumlah tenaga honorer yang direkrut pada periode 2024 hingga 2025. Ia menyebut jumlahnya mencapai sekitar 1,7 juta orang.
Menurutnya, kondisi tersebut membawa konsekuensi besar terhadap keuangan negara dan daerah. Bahkan, beberapa pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan lebih dari 60 hingga 70 persen APBD untuk belanja pegawai.
Akibatnya, ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin terbatas. Padahal, pemerintah daerah juga perlu membiayai berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia menilai pengelolaan anggaran harus lebih seimbang. Dengan pengaturan yang tepat, daerah dapat tetap memenuhi kebutuhan pegawai sekaligus mempercepat pembangunan.(id/*)
Komentar