Intiperistiwa.com – Upaya memperkuat nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan. Pernyataan bersama antara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memunculkan harapan baru bagi pasar.
Keduanya menyampaikan komitmen menjaga stabilitas rupiah saat menghadiri pertemuan di Gedung DPR RI, Sabtu, 6 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga turut hadir.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai pernyataan tersebut mampu menciptakan sentimen positif dalam jangka pendek. Menurutnya, pasar melihat adanya koordinasi yang lebih kuat antara otoritas ekonomi nasional.
Sentimen Positif Belum Tentu Menenangkan Pasar
Syafruddin menjelaskan bahwa sinyal kebersamaan antarlembaga dapat meredam kepanikan sementara. Terlebih, pelemahan rupiah sering memicu peningkatan permintaan dolar AS.
Meski demikian, pasar tidak hanya membutuhkan pernyataan optimistis. Investor cenderung menilai konsistensi kebijakan melalui berbagai indikator ekonomi yang terukur.
Karena itu, pelaku pasar akan mencermati pergerakan Credit Default Swap (CDS), imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), arus modal asing, hingga cadangan devisa. Selain itu, efektivitas intervensi pasar valuta asing juga menjadi perhatian utama.
Syafruddin mengingatkan bahwa pasar dapat merespons negatif jika pemerintah hanya mengandalkan narasi. Investor biasanya lebih percaya pada kebijakan yang memiliki arah jelas dan hasil yang dapat diukur.
Menurutnya, ruang optimisme memang masih terbuka. Namun, optimisme tersebut sulit berkembang tanpa langkah konkret yang transparan dan kredibel.
Kebijakan Konkret Jadi Kunci Stabilitas Rupiah
Lebih lanjut, Syafruddin menilai otoritas perlu bergerak dari komunikasi menuju tindakan nyata. Langkah tersebut penting untuk membangun kembali kepercayaan pasar.
Bank Indonesia, misalnya, perlu menjelaskan strategi intervensi secara lebih rinci. Selain itu, BI juga perlu mempertegas arah penguatan pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Non-Deliverable Forward (NDF).
Di sisi lain, BI perlu mengendalikan transaksi dolar tanpa underlying yang jelas. Penggunaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga perlu mendapat penjelasan yang lebih terukur.
Sementara itu, Kementerian Keuangan perlu menjaga kredibilitas fiskal melalui pengelolaan defisit yang konsisten. Pemerintah juga perlu mengatur penerbitan SBN secara hati-hati dan menjaga disiplin belanja negara.
Selain langkah tersebut, pemerintah perlu mempercepat repatriasi devisa hasil ekspor. Langkah itu dapat memperkuat pasokan valuta asing dari sektor riil.
Syafruddin juga mengingatkan pentingnya mengawasi pembelian dolar dalam jumlah besar oleh korporasi. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu memperketat pengawasan terhadap sektor perbankan dan perusahaan besar.
Menurutnya, penurunan persepsi risiko menjadi faktor terpenting. Ketika CDS turun, pasar akan melihat kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil.
Dalam situasi tersebut, rupiah memiliki peluang menguat. Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga dapat bergerak lebih sehat.
“Pasar akan tenang bukan karena pejabat berbicara seragam, melainkan karena kebijakan bergerak serempak dan hasilnya terlihat dalam indikator risiko,” kata Syafruddin.
BI dan Kemenkeu Perkuat Sinergi
Sementara itu, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter serta fiskal. Langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas rupiah sekaligus menarik kembali dana asing ke pasar domestik.
Perry Warjiyo menegaskan bahwa kedua lembaga kini fokus menyelaraskan kebijakan. Dengan demikian, fiskal dan moneter dapat saling mendukung menghadapi dinamika ekonomi global.
Menurut Perry, terdapat dua langkah utama yang telah disepakati. Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan dalam negeri agar aliran modal asing kembali masuk.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga global telah memicu arus keluar modal dari berbagai instrumen investasi. Kondisi itu turut memengaruhi pasar saham, SBN, dan sebagian instrumen SRBI.
Karena itu, BI dan Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi domestik. Strategi tersebut diharapkan mampu menarik kembali dana asing sekaligus mendukung stabilitas rupiah.
Jaga Likuiditas dan Bangun Kepercayaan Investor
Langkah kedua berfokus pada kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Pemerintah akan tetap menempatkan dana kas negara di Bank Indonesia.
Sebagai bagian dari kerja sama tersebut, BI memberikan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi atas dana pemerintah. Skema itu diharapkan menjaga keseimbangan operasi moneter dan fiskal.
Perry menegaskan bahwa koordinasi yang selama ini berjalan baik akan terus diperkuat. Ia menilai sinergi antarotoritas menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan menjaga kualitas kebijakan fiskal. Ia juga menegaskan pentingnya keselarasan dengan kebijakan Bank Indonesia.
Menurut Purbaya, koordinasi yang semakin erat akan memperbesar dampak kebijakan terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat bergerak lebih cepat dan berkelanjutan.
Ia optimistis sinergi penuh antara pemerintah dan bank sentral mampu meningkatkan kepercayaan investor. Jika kepercayaan kembali menguat, rupiah berpeluang keluar dari tekanan dan bergerak lebih stabil dalam jangka panjang.(id/*)
Komentar