Intiperistiwa.com – Air Sungai Penetai di perbatasan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin kembali terlihat keruh. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga mengenai dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di bagian hulu. Kekhawatiran tersebut muncul setelah aparat gabungan melakukan serangkaian penertiban di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Namun, kekeruhan air belum cukup untuk memastikan bahwa aktivitas PETI kembali beroperasi. Petugas perlu memeriksa bagian hulu guna mengetahui penyebab perubahan kondisi sungai. Terlebih, kawasan tersebut sebelumnya menjadi sasaran penyelidikan dan penertiban tambang emas ilegal.
Perhatian masyarakat mengarah pada sebuah video yang diunggah akun Facebook Romhaidi. Rekaman itu memperlihatkan kondisi air di sekitar Jembatan Penetai yang tampak keruh. Melalui unggahannya, Romhaidi menyampaikan permohonan kepada aparat penegak hukum.
“Mohon kepada Kapolda Jambi untuk menyelamatkan TNKS,” tulis Romhaidi.
Jejak Penertiban PETI di Kawasan TNKS
Kondisi Sungai Penetai kembali menjadi sorotan di tengah serangkaian penertiban yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, Balai Besar TNKS, dan Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam penyelidikan sejak Oktober hingga awal November 2026, aparat gabungan menemukan sejumlah sarana yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal. Temuan tersebut meliputi puluhan pondok pekerja, mesin dompeng, kotak penyaring, serta puluhan drum dan jeriken berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Temuan itu memperlihatkan adanya jejak kegiatan pertambangan di kawasan tersebut. Penyelidikan mengenai dugaan tambang emas ilegal di hutan TNKS Kerinci sebelumnya juga menyoroti aktivitas di sekitar aliran Sungai Penetai.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, tim gabungan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban di kawasan TNKS wilayah Penetai. Operasi tersebut melibatkan unsur TNI, Kejaksaan, Polri, dan Balai Besar TNKS.
Dalam pemeriksaan itu, petugas tidak menemukan aktivitas penambangan yang sedang berlangsung. Namun, mereka menemukan sejumlah lokasi bekas galian PETI dengan perkiraan luas sekitar 3,5 hektare.
Selain itu, petugas memasang tiga papan larangan di sejumlah titik. Tim gabungan juga membongkar dan membakar pondok-pondok yang diduga menjadi sarana pendukung kegiatan pertambangan ilegal. Informasi tersebut di sampaikan Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi, Nolly Wijaya.
Sementara itu, analisis geospasial mengidentifikasi kawasan yang terdampak aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Penetai mencapai 119,32 hektare. Angka tersebut berbeda dengan temuan bekas galian seluas 3,5 hektare. Angka pertama berasal dari analisis geospasial, sedangkan angka kedua merupakan perkiraan luas bekas galian pada lokasi yang di periksa.
Temuan tersebut menjadi bagian dari identifikasi 119,32 hektare kawasan TNKS terdampak PETI di wilayah Kerinci dan Merangin.
Penertiban kemudian berlanjut pada 9 November 2026. Personel Brimob Polda Jambi bersama Satgas PKH mengeksekusi satu unit ekskavator merek Komatsu yang diduga di gunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal di kawasan TNKS.
Petugas memusnahkan alat berat tersebut dengan cara membakarnya di lokasi agar tidak dapat di gunakan kembali.
Meski berbagai langkah penertiban telah di lakukan, laporan mengenai kekeruhan Sungai Penetai kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat. Warga meminta aparat tidak hanya melakukan operasi sesaat, tetapi juga memastikan pengawasan di kawasan hulu berjalan secara berkelanjutan.
Warga Minta Pengawasan Berkelanjutan dan Pemodal PETI Diusut
Menyikapi kondisi tersebut, seorang warga Kerinci bernama Rangga meminta aparat penegak hukum terus mengawasi kawasan Penetai. Ia mengingatkan agar aktivitas PETI tidak kembali berjalan setelah petugas meninggalkan lokasi penertiban.
“Jangan sampai setelah petugas turun dan meninggalkan lokasi, aktivitas PETI kembali berjalan. Kami ingin ada pengawasan berkelanjutan, karena yang menjadi korban bukan hanya hutan TNKS, tetapi juga sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat,” ujar Rangga.
Lebih lanjut, Rangga meminta aparat mengusut pihak-pihak yang diduga berada di balik kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Menurutnya, penggunaan alat berat dan mesin berskala besar membutuhkan dukungan modal serta pasokan logistik.
Karena itu, ia menilai penegakan hukum tidak cukup hanya menyasar pekerja di lapangan. Aparat juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pemodal, pemilik alat berat, dan pemasok BBM solar.
“Jangan hanya pekerja di lapangan yang di tindak. Pemodal, pemilik alat berat dan pemasok BBM solar juga harus diusut. Kalau jaringan di belakangnya tidak di bongkar, PETI bisa kembali beroperasi meskipun sudah berkali-kali di lakukan penertiban,” tegasnya.
Kini, masyarakat Kerinci berharap Kapolda Jambi memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Mereka meminta aparat memastikan penyebab kekeruhan Sungai Penetai sekaligus menelusuri kemungkinan aktivitas PETI di bagian hulu.
Dengan demikian, penanganan persoalan ini di harapkan tidak berhenti pada penertiban peralatan tambang. Pengawasan kawasan konservasi, penelusuran pihak-pihak yang terlibat, serta upaya pemulihan lingkungan juga menjadi perhatian masyarakat.
Penyelamatan TNKS dan ekosistem Sungai Penetai membutuhkan langkah penegakan hukum yang menyeluruh. Penindakan terhadap pelaku di lapangan perlu berjalan seiring dengan pengusutan pihak yang terbukti membiayai dan mendukung aktivitas pertambangan ilegal tersebut. (iD/*)








Komentar