Intiperistiwa.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh menyerahkan dua tersangka dugaan korupsi dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Sungai Penuh kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (9/11/2026). Perkara anggaran tahun 2022–2024 tersebut kini memasuki tahap penuntutan setelah penyidik menyelesaikan pemberkasan.
Dua tersangka tersebut berinisial LS, mantan Kepala Dinas Damkar, dan YS, mantan bendahara. Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan penyimpangan anggaran operasional, termasuk belanja makan dan minum kantor.
Kejari melaksanakan pelimpahan tahap II setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Dalam proses tersebut, jaksa penyidik menyerahkan kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kepada JPU.
Dua Tersangka Ditahan di Rutan Sungai Penuh
Kasi Intel Kejari Sungai Penuh, Roby Novan Ronar, S.H., menjelaskan bahwa pihaknya langsung mengalihkan status penahanan setelah pelimpahan selesai.
“Status mereka resmi berubah dari tahanan penyidik menjadi tahanan kejaksaan. Kami memperpanjang masa penahanan mereka selama 20 hari ke depan demi kelancaran proses penuntutan,” ujar Roby, Senin (9/11/2026).
Selama proses pelimpahan di Kantor Kejari Sungai Penuh, tim pengamanan dari bidang intelijen mengawal kegiatan tersebut.
Selanjutnya, petugas membawa kedua tersangka ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sungai Penuh. Keduanya menjalani penahanan untuk kepentingan proses hukum sebelum menghadapi persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Kerugian Negara Mencapai Rp1,37 Miliar
Dalam perkembangan perkara, penyidikan tidak hanya menyoroti belanja makan dan minum kantor. Jaksa juga mendalami sejumlah komponen anggaran lainnya.
Dugaan penyimpangan mencakup belanja alat tulis kantor (ATK), pemeliharaan kendaraan, pakaian dinas, bahan bakar minyak (BBM), serta insentif kegiatan kebakaran dan non-kebakaran.
Penyidik juga menemukan dugaan pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Selain itu, sejumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diduga tidak menggambarkan kondisi riil penggunaan anggaran.
Hasil audit Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mencatat kerugian keuangan negara mencapai Rp1.375.035.343 atau sekitar Rp1,37 miliar. Penghitungan tersebut mengacu pada laporan audit tertanggal 18 Agustus 2026.
Sebelumnya, Kejari telah menetapkan LS dan YS sebagai tersangka pada Agustus 2026. Penyidik mengambil langkah tersebut setelah memperoleh bukti dan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Penetapan dua tersangka dalam perkara korupsi Damkar Sungai Penuh menjadi tahap awal penanganan kasus tersebut.
Kejari Buka Peluang Penambahan Tersangka
Meski telah menyerahkan dua tersangka kepada JPU, Kejari Sungai Penuh masih mengembangkan penyidikan.
Pihak kejaksaan membuka kemungkinan menetapkan tersangka baru apabila penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti tambahan yang sah.
Karena itu, penyidikan tidak hanya berfokus pada dua orang yang telah menjalani pelimpahan tahap II. Jaksa juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan penyimpangan anggaran operasional Damkar.
Pengembangan perkara tersebut menjadi bagian dari upaya Kejari Sungai Penuh mengungkap seluruh rangkaian dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Kini, kedua tersangka menunggu proses penuntutan lebih lanjut. Pembuktian dugaan penyimpangan dan tanggung jawab masing-masing pihak akan berlanjut melalui proses hukum di pengadilan. (iD/*)
Komentar