Intiperistiwa.com – Perseteruan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mencuat. Kedua partai saling melontarkan pernyataan terkait Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Polemik terbaru bermula dari pernyataan Wakil Ketua Pembina DPP PSI, Grace Natalie. Ia menyinggung rencana penyematan jaket partai kepada Jokowi.
Pernyataan tersebut kemudian memicu respons dari sejumlah elite PDIP. Adu argumen pun kembali mewarnai ruang publik.
PSI Sebut Jokowi Sudah Bersama Mereka
Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menyebut penyematan jaket PSI memiliki makna simbolis. Menurutnya, langkah itu menjadi penanda posisi politik Jokowi.
Bestari mengatakan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, akan melakukan penyematan jaket tersebut. Prosesi itu akan berlangsung pada waktu yang tepat.
Ia menjelaskan Kaesang telah menyampaikan rencana Jokowi menjabat Ketua Dewan Pembina PSI. Kaesang menyampaikan hal itu dalam beberapa kunjungan daerah.
Bestari menyebut Sumatera Selatan dan Lampung sebagai lokasi penyampaian informasi tersebut. Menurutnya, publik akan memahami arah politik Jokowi setelah prosesi berlangsung.
“Setelah di umumkan secara resmi oleh Ketua Umum, publik akan memahami bahwa Pak Jokowi sudah bersama PSI,” ujar Bestari.
Ia juga menilai simbol tersebut akan memperjelas posisi Jokowi. Dengan demikian, publik tidak lagi berspekulasi.
PDIP Tegaskan Jokowi Sudah Di Pecat
Politikus PDIP, Guntur Romli, merespons pernyataan PSI dengan nada tegas. Ia menyatakan Jokowi tidak keluar dari PDIP atas kehendak sendiri.
Menurut Guntur, PDIP memecat Jokowi pada Desember 2024. Keputusan itu juga mencakup Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan sejumlah kader lainnya.
Guntur menyebut pemecatan terjadi karena pelanggaran terhadap aturan partai. Ia juga menyinggung dugaan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi.
“Jokowi bukan mundur atau keluar. PDI Perjuangan mengambil keputusan pemecatan,” kata Guntur.
Ia menambahkan status politik Jokowi saat ini bukan lagi urusan PDIP. Karena itu, partainya tidak akan mengatur pilihan politik Jokowi berikutnya.
Namun, Guntur turut melontarkan kritik terhadap posisi Jokowi di PSI. Ia membandingkan peran Jokowi saat masih berada di PDIP.
Pernyataan tersebut kembali memancing respons dari PSI. Polemik pun terus berlanjut.
PSI Singgung PDIP Belum Move On
Bestari Barus menilai PDIP masih menyimpan kekecewaan terhadap Jokowi. Ia menyebut rasa kehilangan itu masih terlihat dari berbagai pernyataan elite partai.
Menurutnya, PDIP perlu bersikap lebih dewasa dalam menyikapi dinamika politik. Ia berharap masing-masing partai fokus pada urusan internal.
Bestari juga meminta PDIP tidak mencampuri langkah politik PSI. Baginya, hubungan Jokowi dan PSI tidak perlu menjadi perhatian berlebihan.
Ia menegaskan penyematan jaket kehormatan pernah di lakukan sebelumnya. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan simbol penghormatan.
“Apa pun yang di lakukan Pak Jokowi bersama PSI, tidak perlu menjadi perhatian berlebihan dari PDIP,” ujarnya.
PDIP Klaim Sudah Melupakan Jokowi
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, membantah anggapan bahwa partainya masih menyimpan sakit hati. Ia kembali menegaskan Jokowi telah di pecat.
“Jokowi di pecat,” kata Andreas saat menjawab pertanyaan wartawan.
Andreas mengaku internal PDIP sudah tidak lagi membahas Jokowi. Namun, isu dugaan ijazah palsu membuat nama Jokowi kembali ramai di perbincangkan.
Menurutnya, pemberitaan terkait isu tersebut memunculkan kembali perhatian publik. Karena itu, nama Jokowi kembali masuk dalam diskursus politik.
Ia menyebut isu itu belum menemukan penyelesaian yang jelas. Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari PSI.
PSI: Kalau Sudah Lupa, Mengapa Terus Di Bahas?
Bestari mempertanyakan pernyataan PDIP yang mengaku telah melupakan Jokowi. Ia menilai pembahasan berulang justru menunjukkan sebaliknya.
“Kalau sudah lupa, seharusnya tidak terus membicarakan,” ujar Bestari.
Ia juga menegaskan kemenangan Jokowi dalam pemilu tidak hanya berasal dari dukungan partai. Menurutnya, rakyat memiliki peran besar dalam mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
Bestari menyebut presiden merupakan abdi rakyat. Karena itu, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
PSI mengaku menyambut baik kedekatan Jokowi dengan partainya. Mereka meyakini kehadiran Jokowi akan mendapat respons positif dari sebagian masyarakat.
Perseteruan ini menunjukkan dinamika politik masih terus bergerak. Sementara itu, publik menanti perkembangan hubungan Jokowi dengan PSI maupun sikap lanjutan dari PDIP. (id/*)
Komentar