Intiperistiwa.com – Ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia kini bukan sekadar proyeksi ilmiah. Pemerintah menilai dampak krisis iklim telah nyata dan membutuhkan langkah antisipasi sejak dini.
Kenaikan permukaan air laut menjadi ancaman serius bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran pada masa mendatang.
Ribuan Pulau Kecil Terancam Hilang
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mengungkapkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada 2050. Ia menyampaikan peringatan itu saat menghadiri Berlin Climate Mobility Forum di Berlin, Jerman, Minggu (21/6/2026).
Menurut Diaz, ancaman tersebut muncul akibat kenaikan permukaan air laut yang terus terjadi. Karena itu, Indonesia menghadapi risiko iklim yang semakin kompleks.
“Bahkan, sebanyak 115 pulau berukuran sedang diperkirakan mengalami nasib serupa pada 2100. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai risiko iklim, termasuk banjir, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan kenaikan permukaan air laut,” ujarnya.
Diaz menjelaskan hampir 60 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan pesisir. Padahal, wilayah tersebut sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Akibatnya, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan risiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim. Kondisi ini memerlukan penguatan ketahanan masyarakat sebelum krisis memburuk.
Perkuat Ketahanan Masyarakat
Diaz menilai upaya membangun ketahanan masyarakat menjadi langkah paling efektif. Dengan demikian, pemerintah dapat menekan potensi pengungsian secara terpaksa.
“Pengalaman kami menunjukkan bahwa mobilitas akibat perubahan iklim bermula dari resilience. Cara terbaik mengurangi pengungsian adalah memperkuat masyarakat sebelum krisis terjadi,” katanya.
Dalam forum yang digelar Global Centre for Climate Mobility (GCCM) bersama Robert Bosch Stiftung itu, Diaz memaparkan berbagai program adaptasi iklim berbasis masyarakat.
Salah satunya melalui Program Kampung Iklim atau ProKlim. Program tersebut kini telah menjangkau lebih dari 12.600 lokasi di seluruh Indonesia.
Sekitar 40 persen lokasi ProKlim berada di kawasan timur Indonesia. Wilayah itu mencakup Maluku dan Papua yang juga menghadapi kerentanan iklim.
Mangrove Jadi Benteng Pesisir
Pemerintah juga menjalankan Program Desa Konservasi Mangrove di 220 lokasi. Program ini bertujuan memperkuat perlindungan wilayah pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diaz mencontohkan keberhasilan Desa Golo Sepang di Nusa Tenggara Timur. Desa tersebut berhasil memulihkan ekosistem pesisir melalui konservasi mangrove.
Selain menjaga lingkungan, masyarakat setempat kembali menghidupkan sektor perikanan lokal. Mereka juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar.
Diaz menekankan pentingnya dukungan internasional dalam menghadapi krisis iklim. Menurutnya, negara-negara rentan membutuhkan akses pendanaan yang memadai.
“Kita harus terus memperkuat dukungan bagi negara-negara rentan melalui akses pendanaan iklim dan transfer teknologi. Implementasi New Collective Quantified Goal menjadi kunci untuk memastikan tersedianya pendanaan yang memadai dan mudah diakses bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pendanaan iklim dan transfer teknologi dapat menjangkau masyarakat di garis depan krisis. Dengan begitu, upaya adaptasi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. (id/*)
Komentar