Intiperistiwa.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi masih menunggu petunjuk teknis (juknis) mengenai peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu. Meski pemerintah pusat telah menyepakati kebijakan tersebut, daerah belum menerima penjelasan tertulis mengenai mekanisme pelaksanaannya.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pemerintah daerah belum mengetahui secara pasti pola peralihan status tersebut. Karena itu, Pemprov Jambi menunggu aturan resmi sebelum menyampaikan informasi lebih lanjut kepada para pegawai.
Sebelumnya, pemerintah pusat mengumumkan kesepakatan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 6 November 2026. Kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi, mulai dari tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, hingga tenaga teknis dan pelayanan lainnya. Pemerintah merencanakan penerapannya secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Al Haris Tunggu Petunjuk Teknis Pemerintah Pusat
Al Haris menegaskan Pemprov Jambi belum menerima dokumen resmi yang menjelaskan pola peningkatan status PPPK paruh waktu.
Ia memastikan pemerintah daerah akan menyampaikan informasi kepada masyarakat setelah menerima aturan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Kita belum menerima resmi seperti apa polanya. Jika sudah resmi aturan akan kami sampaikan ke awak media,” sebut Gubernur, Selasa (10/11/2026).
Dengan demikian, Pemprov Jambi belum dapat menjelaskan tahapan maupun persyaratan yang harus dipenuhi pegawai untuk memperoleh perubahan status tersebut.
DPRD Jambi Juga Menunggu Kepastian Aturan
Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah juga menyampaikan bahwa daerah belum menerima produk tertulis mengenai mekanisme peningkatan status PPPK.
Ia mengatakan pihaknya telah menanyakan perkembangan kebijakan tersebut kepada instansi terkait. DPRD Jambi juga berkomunikasi dengan rekan-rekan di provinsi lain untuk memperoleh informasi lebih lanjut.
Menurut Hafiz, informasi yang berkembang saat ini masih berasal dari konferensi pers di DPR RI. Karena itu, pihaknya masih menunggu penjelasan resmi mengenai pola pelaksanaannya.
Meski demikian, Hafiz menyambut positif rencana pemerintah tersebut. Ia menilai kebijakan ini berpotensi menjadi kabar baik bagi para aparatur sipil negara (ASN).
“Kita mendukung dan ini nanti tentu akan jadi kabar gembira bagi para ASN,” sebutnya.
PPPK Paruh Waktu Berharap Mekanisme Segera Diperjelas
Kabar peningkatan status tersebut juga mendapat perhatian pegawai di lingkungan Pemprov Jambi. Hadi, salah satu PPPK paruh waktu, berharap pemerintah segera menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian bagi para pegawai.
Ia ingin mengetahui mekanisme perubahan status, termasuk kemungkinan pengangkatan tanpa tes. Selain itu, kejelasan sumber pembiayaan gaji juga menjadi perhatian.
“Kami berharap segera ada kejelasan dan polanya seperti apa, apa benar otomatis tak pakai tes dan gajinya ditanggung pusat atau daerah agar Pemda nantinya bisa mengambil langkah menyesuaikan keuangan,” kata Hadi.
Menurutnya, kepastian mengenai pembiayaan penting bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, Pemprov Jambi dapat menyesuaikan perencanaan keuangan setelah menerima ketentuan resmi.
Hingga Selasa (10/11/2026), Pemprov Jambi dan DPRD masih menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat. Kepastian mengenai mekanisme pengangkatan, persyaratan, serta pembiayaan menjadi hal yang dinantikan para PPPK paruh waktu.
Karena itu, pegawai diimbau menunggu ketentuan resmi agar tidak salah memahami mekanisme perubahan status kepegawaian tersebut. (iD/*)
Komentar