Intiperistiwa.com – Sungai Batanghari masuk kategori kritis akibat penurunan kualitas air dan kerusakan lingkungan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Kondisi air semakin keruh, mengalami pencemaran berat, bahkan mengandung merkuri. Situasi ini menjadikan Batanghari sebagai salah satu sungai prioritas nasional yang membutuhkan pemulihan segera.
Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Batanghari, Nursidah, mengatakan kerusakan wilayah hulu telah mengganggu fungsi hidrologis sungai. Padahal, Batanghari berperan menjaga aliran air sepanjang tahun, mengurangi risiko banjir saat musim hujan, serta mempertahankan ketersediaan air pada musim kemarau. Karena itu, pemulihan tidak cukup hanya menyasar aliran sungai. Pemerintah juga perlu memperbaiki kondisi lahan dan kawasan hutan di wilayah hulu.
“Batanghari sudah kritis, sudah masuk sungai prioritas untuk segera dipulihkan. Gubernur dan pemerintah daerah sudah punya program Batanghari bersih, ini perlu didorong bersama-sama,” kata Nursidah, Senin (9/11/2026).
PETI Menambah Tekanan terhadap DAS Batanghari
Salah satu faktor yang memperparah pencemaran DAS Batanghari adalah aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI), terutama di wilayah hulu. Kegiatan tersebut berpotensi merusak lingkungan dan kawasan hutan di sekitar aliran sungai.
Aparat penegak hukum sebelumnya mengungkap aktivitas PETI di Kabupaten Kerinci dan Merangin. Pada tahap awal, operasi penertiban menyasar tiga lokasi secara serentak.
Lokasi pertama berada di kawasan Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Dua lokasi lainnya meliputi Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, serta Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.
Hasil analisis geospasial mengidentifikasi kawasan seluas 119,32 hektare di wilayah Penetai terdampak aktivitas pertambangan ilegal. Temuan tersebut memperlihatkan dampak PETI terhadap kawasan hutan di sekitar wilayah hulu.
Persoalan PETI juga mendapat perhatian dalam penanganan lingkungan di kawasan lain. Di Merangin, aparat pernah melakukan penindakan PETI di DAS Merangin dan mengamankan dua unit ekskavator.
Selain itu, luasan aktivitas PETI di wilayah hulu tercatat lebih besar dibandingkan kawasan hilir. Dengan demikian, penanganan kerusakan Batanghari perlu memperhatikan aktivitas pertambangan ilegal serta kondisi kawasan hutan di bagian hulu.
BP DAS Batanghari Rehabilitasi 1.000 Hektare Lahan
Untuk mengatasi kerusakan tersebut, BP DAS Batanghari memfokuskan rehabilitasi lahan kritis dari wilayah hulu hingga hilir. Salah satu upayanya berupa penanaman tanaman konservasi dengan cakupan sekitar 1.000 hektare di sejumlah wilayah.
Di kawasan hulu, kegiatan penanaman mencakup Jangkat, Pematang Pauh, dan Tanjung Dalam. Sementara itu, pemulihan juga menjangkau wilayah hilir, seperti Desa Koto Kandis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi.
Program tersebut turut menjangkau Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat. Pemerintah mendukung pelaksanaannya melalui pendanaan APBN.
Selain menjalankan rehabilitasi, BP DAS Batanghari membuka kesempatan bagi masyarakat, kelompok tani, dan instansi untuk memperoleh bibit tanaman secara gratis. Fasilitasi ini bertujuan mendukung kegiatan penghijauan secara mandiri.
Pemohon cukup menyiapkan lokasi atau lahan penanaman yang jelas. Untuk setiap satu hektare lahan, BP DAS dapat memberikan maksimal 200 batang bibit.
Namun, pemohon juga harus menyertakan titik koordinat lokasi penanaman. Persyaratan tersebut membantu petugas memantau pelaksanaan kegiatan penghijauan.
Informasi mengenai program rehabilitasi, bantuan bibit, dan keterbatasan kapasitas BP DAS Batanghari juga disampaikan Nursidah kepada ANTARA pada 9 November 2026.
Kemampuan Rehabilitasi Masih Terbatas
Meski menjalankan berbagai program pemulihan, Nursidah mengakui kemampuan BP DAS Batanghari masih terbatas. Dalam satu tahun, instansinya hanya mampu merehabilitasi sekitar 1.000 hektare lahan.
Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan. Sebab, luas lahan kritis di wilayah DAS Batanghari mencapai ratusan ribu hektare.
Karena itu, pemulihan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak perlu terlibat untuk mempercepat rehabilitasi kawasan hutan serta daerah aliran sungai.
Nursidah menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menjaga lingkungan.
“Kerja memulihkan lahan dan lingkungan hidup itu tidak bisa sendiri, harus dari upaya bersama masyarakat. Kami mengimbau kesadaran semua pihak untuk melestarikan kembali lingkungan agar air bisa kembali bersih dan hutan kembali hijau,” katanya.
Melalui rehabilitasi lahan, penanaman tanaman konservasi, dan keterlibatan masyarakat, BP DAS Batanghari berharap pemulihan lingkungan dapat berjalan lebih luas. Upaya tersebut menjadi bagian penting untuk mengembalikan fungsi sungai dan menjaga kelestarian kawasan hutan di sepanjang DAS Batanghari. (iD/*)
Komentar