Intiperistiwa.com – Google memperingatkan bahwa akses Gmail bagi pengguna di bawah 18 tahun berpotensi dibatasi. Kekhawatiran ini muncul setelah pemerintah Australia mengajukan rancangan undang-undang Digital Duty of Care yang mengatur kewajiban perusahaan internet dalam menangani konten berbahaya.
Kepala Kebijakan YouTube untuk Australia dan Selandia Baru, Rachel Lord, menyampaikan hal tersebut dalam sidang Senat pada Senin (9/11/2026). Menurutnya, ketentuan pemeriksaan usia dalam rancangan aturan itu dapat menjangkau layanan komunikasi sehari-hari, termasuk email dan penyimpanan file pribadi.
Artinya, persoalan ini tidak hanya menyangkut akses anak terhadap konten berbahaya. Google juga mengkhawatirkan kemungkinan penerapan verifikasi usia yang berdampak pada layanan komunikasi pribadi. Namun, potensi pembatasan tersebut masih berupa kekhawatiran perusahaan terhadap rancangan aturan, bukan kebijakan pemblokiran Gmail yang sudah berlaku.
Google Khawatir Verifikasi Usia Membatasi Akses Gmail
Lord menjelaskan, salah satu ketentuan dalam rancangan Digital Duty of Care mengatur pemeriksaan usia apabila terdapat risiko anak terpapar konten pornografi.
Menurut Google, ketentuan tersebut dapat memaksa perusahaan melakukan verifikasi usia dan membatasi akses pengguna di bawah 18 tahun terhadap layanan komunikasi umum.
“Mengharuskan kita memastikan usia dan memblokir akses ke layanan komunikasi seperti pesan, email, dan penyimpanan file pribadi,” kata Lord, seperti dikutip dari Reuters, 9 November 2026.
Selain persoalan akses, Google menyoroti risiko terhadap privasi pengguna. Lord menilai penerapan ketentuan tersebut berpotensi mendorong pemantauan terhadap komunikasi dan penyimpanan data pribadi.
“Kita membicarakan mengenai pemantauan yang berpotensi mengganggu dalam komunikasi pribadi atau penyimpanan file,” jelasnya.
Meta, TikTok, dan Snap Ikut Menyoroti Rancangan Aturan
Google bukan satu-satunya perusahaan teknologi yang menyampaikan keberatan. Perwakilan Meta, TikTok, dan Snap juga mengkhawatirkan luasnya kewenangan regulator dalam menentukan konten atau perilaku yang dianggap berbahaya.
Mereka menilai ketentuan tersebut dapat menghambat komunikasi di internet. Sebab, regulator berpotensi memiliki keleluasaan besar untuk menentukan materi yang harus dihapus oleh platform.
Di sisi lain, perusahaan teknologi juga menyoroti kemungkinan penggantian sejumlah kode etik industri yang selama ini berlaku.
Ketidakjelasan aturan tersebut memunculkan kekhawatiran lain. Sejumlah pihak menilai platform bisa menerapkan moderasi konten secara berlebihan demi menghindari sanksi. Akibatnya, konten yang sebenarnya tidak melanggar aturan berpotensi ikut dihapus.
Regulator Membantah Kekhawatiran Penyensoran Berlebihan
Perkembangan berikutnya muncul pada Selasa (10/11/2026). Komisaris eSafety Australia, Julie Inman Grant, menolak anggapan bahwa rancangan aturan tersebut akan memicu penyensoran secara luas oleh perusahaan teknologi.
Dalam sidang Senat, Inman Grant mengatakan belum melihat bukti bahwa perusahaan teknologi melakukan penyensoran berlebihan selama dua tahun terakhir. Ia juga menilai model bisnis perusahaan digital justru mendorong mereka menampilkan lebih banyak materi kepada pengguna.
Meski demikian, Inman Grant membuka peluang bagi pembuat undang-undang untuk memperjelas batasan konten berbahaya. Menurutnya, definisi yang lebih spesifik akan membantu regulator menjalankan penegakan aturan.
Rancangan Digital Duty of Care telah melewati persetujuan Majelis Rendah Parlemen Australia. Namun, aturan tersebut masih membutuhkan dukungan di Senat sebelum dapat menjadi undang-undang.
Dengan demikian, akses Gmail bagi pengguna di bawah 18 tahun belum dipastikan akan diblokir. Kekhawatiran Google masih berkaitan dengan kemungkinan penerapan ketentuan verifikasi usia dalam rancangan aturan tersebut. (iD/*)
Komentar