Intiperistiwa.com – Gubernur Jambi Al Haris menargetkan indeks inklusi keuangan Provinsi Jambi mencapai 93 persen pada 2027. Target tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Saat ini, capaian Jambi masih berada di kisaran 92 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,61 persen.
Di sisi lain, Jambi mencatat hasil lebih baik dalam aspek literasi keuangan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya menyampaikan bahwa indeks literasi keuangan daerah mencapai 72,24 persen, melampaui angka nasional sebesar 69,57 persen.
Perbedaan kedua indikator tersebut memperlihatkan tantangan yang perlu mendapat perhatian. Masyarakat bukan hanya perlu memahami produk dan layanan keuangan, tetapi juga membutuhkan akses yang memadai agar dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan dan kemampuan.
Al Haris Percepat Target Inklusi Keuangan Jambi pada 2027
Al Haris meminta OJK, perbankan, pemerintah daerah, dan pelaku industri jasa keuangan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Ia berharap seluruh pihak mempercepat pencapaian target 93 persen tanpa harus menunggu batas waktu nasional pada 2029.
“Jambi masih tertinggal sekitar satu persen dibandingkan target nasional. Kita masih punya waktu sampai 2029, tetapi kalau bisa jangan menunggu sampai 2029. Tahun depan, kalau bisa, sudah mencapai 93 persen sesuai target nasional, bahkan kalau bisa lebih,” kata Al Haris, Kamis (29/10/2026).
Menurut Al Haris, penyediaan berbagai produk keuangan saja belum cukup. Masyarakat juga harus memahami manfaat, risiko, serta cara menggunakan layanan tersebut dengan aman.
Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan menjalankan edukasi keuangan seiring dengan perluasan akses perbankan dan layanan keuangan lainnya.
Al Haris juga menaruh perhatian pada keterlibatan generasi muda. Ia berharap pelajar dan mahasiswa ikut menyebarkan pengetahuan mengenai layanan keuangan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
“Saya senang ketika anak-anak sekolah dan mahasiswa dilibatkan. Mereka bisa menjadi pionir untuk menggerakkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan generasi muda, kita berharap target nasional dapat dicapai lebih cepat,” ujarnya.
Selain mengejar peningkatan inklusi keuangan, Al Haris berharap pertumbuhan ekonomi Jambi yang ia sebut berada di kisaran 4,9 persen dapat meningkat hingga 5 persen.
Literasi Keuangan Jambi Lampaui Capaian Nasional
Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya menjelaskan bahwa indeks literasi keuangan Jambi mencapai 72,24 persen. Angka tersebut lebih tinggi 2,67 poin persentase dibandingkan capaian nasional sebesar 69,57 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada indeks inklusi keuangan. Jambi masih mencatat angka sekitar 92 persen, sedangkan capaian nasional mencapai 93,61 persen. Dengan demikian, Jambi masih memiliki selisih 1,61 poin persentase dari angka nasional.
“Alhamdulillah, indeks literasi keuangan Provinsi Jambi sudah berada di atas nasional, yakni 72,24 persen. Namun, untuk inklusi keuangan, kita masih harus bekerja lebih keras karena masih berada di kisaran 92 persen,” kata Yan.
Secara sederhana, literasi keuangan mengukur pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan. Sementara itu, inklusi keuangan mengukur penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun SNLIK 2026 dengan melibatkan 75.000 responden berusia 15–79 tahun. Survei tersebut mencakup 38 provinsi dan seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Hasil survei juga mencatat indeks inklusi keuangan nasional 93,61 persen telah melampaui target RPJMN 2025–2029 untuk 2029, yakni 93 persen. Karena itu, target Al Haris agar Jambi mencapai 93 persen pada 2027 mencerminkan upaya mempercepat pencapaian sasaran tersebut di tingkat daerah.
Masyarakat dapat membaca hasil resmi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 dari OJK, LPS, dan BPS untuk mengetahui rincian capaian nasional.
Kegiatan Inklusi Keuangan Jambi Capai Rp80,35 Miliar
Selain memaparkan indeks literasi dan inklusi, Yan mengungkapkan perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan di Jambi.
Selama September hingga Oktober 2026, OJK mencatat realisasi kegiatan inklusi keuangan di Jambi mencapai Rp80,35 miliar. Nilai tersebut meningkat 55,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp52 miliar.
Pada periode tersebut, OJK juga mencatat 144 kegiatan literasi keuangan dengan jumlah peserta mencapai 14.697 orang. Jumlah kegiatan itu meningkat 5,11 persen.
Selain memperluas edukasi, OJK bersama industri jasa keuangan memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri atau personal accident kepada 1.000 pelajar dan mahasiswa peserta Jambi Financial Fest 2026. Perlindungan tersebut berlaku selama satu tahun sesuai ketentuan polis.
Kegiatan Jambi Financial Fest 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026. ANTARA melaporkan kegiatan tersebut berlangsung pada 27 Oktober 2026 dan melibatkan generasi muda, pelajar, serta mahasiswa.
OJK Perluas Edukasi hingga Desa dan Waspadai Investasi Ilegal
Yan menegaskan, peningkatan inklusi keuangan membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah daerah, industri jasa keuangan, lembaga pendidikan, dan komunitas perlu mengambil peran untuk memperluas pemahaman masyarakat.
Menurutnya, program edukasi tidak boleh hanya menjangkau masyarakat perkotaan. OJK juga perlu memperluas jangkauan kegiatan hingga desa dan wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses layanan keuangan.
Selain itu, Yan mengingatkan masyarakat agar memeriksa legalitas produk keuangan sebelum menggunakannya. Masyarakat juga perlu mewaspadai berbagai penipuan yang mengatasnamakan investasi maupun layanan keuangan.
Ia menilai perluasan akses harus berjalan seiring dengan pemahaman masyarakat mengenai keamanan dan risiko produk keuangan. Dengan begitu, masyarakat dapat memilih layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
“Pemerintah daerah dan OJK kini dihadapkan pada pekerjaan untuk memperkecil kesenjangan akses keuangan tersebut. Target 93 persen pada 2027 menjadi sasaran yang ingin dicapai lebih cepat tanpa menunggu tenggat nasional pada 2029,” tegasnya.
Kolaborasi antara pemerintah, OJK, perbankan, dunia pendidikan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengejar target inklusi keuangan Jambi. (iD/*)
Komentar