Intiperistiwa.com – Gubernur Jambi Al Haris meminta kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta Posyandu memperkuat penanganan stunting di tengah keterbatasan anggaran. Ia menegaskan, pendampingan terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga harus tetap berjalan agar persoalan kesehatan dapat terdeteksi lebih awal dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.
Permintaan tersebut menjadi perhatian karena data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan prevalensi stunting di Provinsi Jambi meningkat dari 13,5 persen pada 2023 menjadi 17,1 persen pada 2024. Artinya, terdapat kenaikan 3,6 poin persentase dalam periode tersebut berdasarkan data yang dipublikasikan Pemerintah Provinsi Jambi.
Al Haris menilai kader PKK memiliki posisi penting dalam upaya tersebut karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat. Kedekatan itu perlu dimanfaatkan untuk mengenali persoalan keluarga, memperkuat pendampingan, serta menghubungkan masyarakat dengan layanan yang dibutuhkan.
Al Haris Minta Kader PKK dan Posyandu Tetap Responsif
Al Haris menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi perhatian terhadap penanganan stunting dan kesehatan ibu serta anak.
“PKK salah satu komponen dalam pengabdian di masyarakat. Semoga PKK selalu konsisten dalam pengabdiannya,” kata Al Haris, Kamis (29/10/2026).
Ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan program penanganan stunting. Meski demikian, pemerintah dan seluruh pihak terkait harus tetap memperhatikan kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
“Saya berharap penanganan stunting, ibu hamil dan menyusui harus terus kita genjot. Walaupun anggaran penanganan stunting sangat miris, ini menjadi peran kita untuk lebih responsif,” ujarnya.
Menurut Al Haris, kader PKK dapat membantu pemerintah mengenali persoalan kesehatan keluarga secara langsung. Karena itu, ia meminta para kader memperkuat keterlibatan di lapangan agar masyarakat memperoleh perhatian sesuai kondisi masing-masing.
Selain itu, koordinasi antara PKK, Posyandu, dan pihak terkait perlu berjalan lebih baik. Kerja sama tersebut diharapkan mempercepat penanganan persoalan kesehatan keluarga di setiap daerah.
Prevalensi Stunting Jambi Naik dari 13,5 Menjadi 17,1 Persen
Data SSGI 2024 yang dipublikasikan melalui portal resmi Pemerintah Provinsi Jambi mencatat prevalensi stunting daerah ini mencapai 17,1 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berada pada level 13,5 persen.
Kenaikan 3,6 poin persentase tersebut menjadi konteks penting bagi dorongan Al Haris agar PKK dan Posyandu memperkuat pendampingan keluarga.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan asupan gizi kronis dan infeksi berulang. Pemerintah menempatkan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan, sebagai periode penting dalam pencegahan kondisi tersebut.
Dengan demikian, perhatian terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan anak pada awal kehidupan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting. Pendampingan keluarga juga perlu berjalan bersama pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan, dan pemantauan tumbuh kembang anak.
Masyarakat dapat membaca data prevalensi stunting Provinsi Jambi yang dipublikasikan Pemerintah Provinsi Jambi serta penjelasan resmi mengenai stunting dan periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan untuk memahami persoalan tersebut lebih lanjut.
Hesnidar Haris Dorong Program Lebih Menyentuh Masyarakat
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris turut menyoroti kondisi lingkungan setelah masyarakat melewati masa kabut asap. Ia mengungkapkan rasa syukur karena masyarakat kembali menikmati udara yang lebih segar.
“Kita bersyukur hari ini merupakan suasana yang lama kita rindukan, yakni suasana alam yang segar. Tentunya ini pengabulan Allah terhadap doa kita semua,” ujar Hesnidar.
Ia juga berharap pelaksanaan program TP PKK dan Posyandu ke depan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Perhatian tersebut terutama mencakup pencegahan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pendampingan bagi ibu hamil dan menyusui.
“Ke depan, pelaksanaan program diharapkan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama dalam pencegahan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pendampingan bagi ibu hamil dan menyusui,” sambungnya.
Harapan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat pelayanan kesehatan keluarga melalui keterlibatan kader di lingkungan masyarakat. Sebagai salah satu contoh pemberitaan terkait, program imunisasi dan penguatan layanan kesehatan ibu-anak di Sungai Penuh juga menjadi bagian dari upaya daerah mendukung percepatan penurunan stunting.
Penguatan peran PKK dan Posyandu diharapkan mampu menjangkau keluarga yang membutuhkan perhatian, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. (iD/*)
Komentar