Intiperistiwa.com – Pemerintah Kota Sungai Penuh mempertegas aturan tarif parkir di tepi jalan umum. Pengendara sepeda motor dikenakan retribusi Rp2.000, sedangkan mobil Rp3.000 untuk sekali parkir. Pemkot juga mewajibkan petugas memberikan karcis kepada setiap pengguna jasa parkir.
Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., meminta seluruh petugas mematuhi tarif yang telah ditetapkan. Ia juga mengajak masyarakat melaporkan apabila menemukan pungutan melebihi ketentuan. Untuk menerima pengaduan, pemerintah menyediakan dua nomor kontak, yakni 082179878027 dan 082372996922.
Penegasan ini bertujuan menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib dan transparan. Selain itu, pemerintah ingin mencegah praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat. Ketentuan tersebut mengacu pada regulasi daerah mengenai retribusi dan tata cara penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum.
Tarif Parkir Sungai Penuh untuk Motor dan Mobil
Dalam pengumuman Pemerintah Kota Sungai Penuh, terdapat dua besaran tarif yang disampaikan kepada masyarakat. Berikut rinciannya:
| Jenis kendaraan | Tarif sekali parkir |
|---|---|
| Sepeda motor atau roda dua | Rp2.000 |
| Mobil atau roda empat | Rp3.000 |
Tarif tersebut menjadi pedoman pemungutan retribusi pada lokasi parkir tepi jalan umum yang ditetapkan pemerintah daerah. Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat memiliki acuan ketika membayar biaya parkir.
Alfin meminta petugas tidak menarik uang melebihi tarif resmi. Karena itu, setiap juru parkir perlu memahami ketentuan yang berlaku sebelum menjalankan tugas di lapangan.
“Kita berharap semua petugas parkir dan instansi terkait bisa memahami aturan tersebut, guna mencegah pungli di Kota Sungai Penuh,” ungkap Alfin.
Masyarakat juga perlu membedakan retribusi parkir resmi dengan pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Namun, tarif parkir tepi jalan umum ini tidak otomatis berlaku untuk seluruh lahan parkir, termasuk lokasi parkir khusus atau milik pihak swasta.
Parkir Wajib Menggunakan Karcis
Selain menetapkan besaran tarif, Pemkot Sungai Penuh menekankan kewajiban penggunaan karcis parkir. Pengendara sebaiknya meminta bukti pembayaran setiap kali membayar retribusi.
Karcis berfungsi sebagai bukti transaksi sekaligus alat pengawasan pemungutan di lapangan. Dengan demikian, masyarakat dapat mencocokkan jumlah pembayaran dengan tarif yang berlaku.
Kewajiban tersebut juga menjadi bagian dari tata kelola parkir yang diatur pemerintah daerah. Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 54 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, termasuk mekanisme pengawasan dan pengendalian.
Karena itu, petugas perlu memberikan karcis kepada pengguna jasa. Sementara itu, masyarakat sebaiknya tidak mengabaikan bukti pembayaran setelah menyerahkan uang parkir.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengawasi pelaksanaan pemungutan secara lebih terukur. Masyarakat pun memiliki bukti apabila menemukan perbedaan antara pembayaran dan tarif resmi.
Alfin Minta Warga Laporkan Pungutan Melebihi Ketentuan
Wali Kota Alfin mengajak masyarakat ikut mengawasi penerapan aturan parkir. Menurutnya, penataan perparkiran membutuhkan kerja sama pemerintah, petugas, dan pengguna jasa.
Ia berharap masyarakat membayar retribusi sesuai ketentuan. Namun, warga tidak perlu membiarkan praktik pungutan berlebih apabila menemukannya di lapangan.
“Jika ada pihak yang mengambil biaya parkir di atas tarif tersebut, harap segera dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Alfin.
Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan, Pemkot Sungai Penuh mencantumkan dua nomor kontak berikut:
- 082179878027
- 082372996922
Warga dapat menggunakan nomor tersebut untuk melaporkan dugaan pungutan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, masyarakat sebaiknya menyampaikan lokasi kejadian dan waktu pembayaran agar instansi terkait dapat menelusuri laporan.
Apabila tersedia, bukti pembayaran atau dokumentasi kejadian juga dapat disertakan. Dengan begitu, petugas dapat memperoleh informasi yang lebih jelas untuk menindaklanjuti pengaduan.
Dasar Hukum Tarif dan Tata Kelola Parkir
Pemerintah Kota Sungai Penuh mencantumkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 sebagai dasar penetapan retribusi parkir. Perda tersebut merupakan perubahan atas Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Selain itu, pemerintah merujuk Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 54 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Perwali Nomor 54 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan pada 28 Juli 2026. Regulasi ini mengatur penyelenggaraan parkir tepi jalan umum, termasuk ketentuan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah. Dokumen Perwali Nomor 54 Tahun 2026 di JDIH BPK.
Sementara itu, rincian perubahan tarif dalam Perda Nomor 1 Tahun 2026 mencantumkan besaran retribusi berdasarkan kategori kendaraan. Ketentuan tersebut menjadi dasar pemungutan pada layanan parkir tepi jalan umum di lokasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Rincian tarif tertera dalam Perda Kota Sungai Penuh.
Pengawasan Dibutuhkan agar Tarif Berjalan Tertib
Penetapan tarif resmi perlu diikuti pengawasan secara konsisten. Petugas parkir harus memungut retribusi sesuai ketentuan dan memberikan karcis kepada pengguna jasa.
Di sisi lain, instansi terkait perlu memastikan petugas menjalankan tanggung jawab sesuai aturan. Pengawasan juga perlu menjangkau titik parkir yang telah ditetapkan agar tidak terjadi perbedaan penerapan tarif.
Masyarakat pun memiliki peran dalam menjaga ketertiban. Pengendara dapat memastikan pembayaran sesuai tarif, meminta karcis, serta melapor apabila menemukan dugaan penyimpangan.
Alfin berharap seluruh pihak mendukung penerapan kebijakan tersebut. Melalui kepatuhan petugas, pengawasan pemerintah, dan partisipasi masyarakat, Pemkot Sungai Penuh ingin membangun sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan nyaman bagi warga. (iD/*)
Komentar