Intiperistiwa.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan industri pinjaman daring (pinjol) melalui dua kebijakan. Pertama, OJK meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber bagi penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kedua, lembaga ini mendorong praktik penagihan yang profesional dan bebas dari intimidasi maupun kekerasan.
Kedua langkah tersebut menyasar dua persoalan penting dalam layanan keuangan digital, yakni keamanan sistem dan pelindungan konsumen. Penyelenggara pinjol harus mampu menjaga keamanan data sekaligus memastikan layanan tetap berjalan ketika terjadi serangan siber. Selain itu, perusahaan wajib memastikan proses penagihan tidak melanggar etika dan hak penerima dana.
OJK meluncurkan pedoman tersebut sekaligus menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Melalui kebijakan ini, OJK ingin memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepercayaan masyarakat terhadap industri pendanaan digital.
Pengawasan Pinjol 2026 Fokus pada Ketahanan Siber
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menjelaskan bahwa penyelenggara LPBBTI harus meningkatkan kemampuan menghadapi serangan siber.
Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan sistem pencegahan. Mereka juga harus mampu mengenali ancaman, merespons insiden, dan memulihkan layanan dengan cepat.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman.
OJK menyusun pedoman tersebut dengan lima aspek utama. Kelimanya menjadi acuan bagi perusahaan dalam membangun sistem keamanan dan ketahanan digital.
Lima aspek tersebut meliputi:
- Tata kelola keamanan siber, untuk mengatur tanggung jawab dan pengelolaan keamanan di perusahaan.
- Identifikasi keamanan siber, untuk mengenali aset, ancaman, dan kelemahan sistem.
- Pelindungan keamanan siber, untuk memperkuat perlindungan sistem dan data.
- Deteksi dan pemantauan, untuk mengenali aktivitas serta insiden yang berpotensi mengganggu layanan.
- Penanganan dan pemulihan insiden siber, untuk memastikan perusahaan mampu merespons gangguan dan memulihkan operasional.
Selain itu, OJK menyediakan instrumen penilaian mandiri atau self-assessment. Melalui instrumen tersebut, penyelenggara dapat mengukur tingkat kematangan keamanan siber dan menemukan kelemahan sistem.
Hasil penilaian itu dapat menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan secara terukur. Namun, perusahaan harus menerapkan pedoman secara proporsional. Penerapannya mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas, dan karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman juga menegaskan bahwa tanggung jawab keamanan siber bukan hanya urusan bagian teknologi informasi. Direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai harus terlibat dalam tata kelola serta manajemen risiko perusahaan.
BSSN Ingatkan Ancaman Siber sebagai Risiko Bisnis
Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menilai ancaman siber telah menjadi risiko serius bagi dunia usaha.
Serangan siber dapat menimbulkan kerugian finansial dan mengganggu kegiatan operasional. Selain itu, serangan tersebut berpotensi merusak reputasi hingga mengancam keberlangsungan perusahaan.
Karena itu, Slamet menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan. Penguatan ketahanan siber membutuhkan keterlibatan perusahaan, regulator, dan pihak terkait lainnya.
Dalam penyusunannya, OJK mendapat dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.
OJK Tegaskan Debt Collector Dilarang Mengintimidasi Konsumen
Selain memperkuat keamanan sistem digital, OJK juga menyoroti etika penagihan pinjaman daring. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).
Pakta tersebut mendorong seluruh pihak menjalankan proses penagihan secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab. Penagih juga harus menghormati hak penerima dana serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi.
Agusman menegaskan bahwa penagihan tidak boleh menggunakan intimidasi maupun kekerasan.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” ujar Agusman.
Dengan demikian, tanggung jawab penyelenggara LPBBTI tidak berhenti ketika mereka menyerahkan penagihan kepada perusahaan jasa penagihan. Mereka tetap harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan prinsip etika.
OJK juga mendorong penyelenggara memastikan mitra penagihan memahami komitmen tersebut. Langkah ini penting agar praktik penagihan tidak merugikan konsumen maupun mencederai kepercayaan masyarakat.
OJK Dorong Industri Pinjol Lebih Aman dan Bertanggung Jawab
Peluncuran pedoman ketahanan siber dan penandatanganan pakta integritas menjadi dua langkah OJK dalam memperkuat industri LPBBTI.
Di satu sisi, penyelenggara harus meningkatkan kemampuan menjaga keamanan data dan memulihkan layanan ketika terjadi serangan siber. Di sisi lain, perusahaan wajib memastikan petugas penagihan menjalankan tugas secara profesional tanpa intimidasi dan kekerasan.
Melalui kedua kebijakan tersebut, OJK mendorong industri pinjaman daring memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen.
Upaya ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendanaan digital. Selain itu, penguatan keamanan siber dan etika penagihan menjadi bagian dari upaya mendukung industri LPBBTI yang sehat, aman, dan berkelanjutan. (iD/*)
Komentar