Pemerintah Siapkan Kredit Murah Rp386,9 Triliun pada 2027, KUR Dapat Alokasi Terbesar

Intiperistiwa.com – Pemerintah menyiapkan target penyaluran Kredit Program 2027 sebesar Rp386,9 triliun. Kredit Usaha Rakyat (KUR) memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp325 triliun. Selain itu, pemerintah mengarahkan pembiayaan untuk sektor pertanian, industri padat karya, perumahan, dan perempuan prasejahtera.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Sejumlah kementerian dan lembaga turut mengikuti rapat tersebut, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia (BI).

Selain memperluas pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan keringanan bagi debitur KUR yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan tersebut mencakup restrukturisasi pinjaman hingga tiga tahun serta keringanan bunga atau margin menjadi 0 persen pada 2027 dan 3 persen pada 2028.

Rincian Kredit Program 2027 Sebesar Rp386,9 Triliun

Berdasarkan siaran pers terperinci Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Program 2027 sebesar Rp386,9 triliun.

Berikut rincian alokasi masing-masing program:

Untuk sektor pertanian, pemerintah membagi target KUP menjadi dua program. KUP Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) memperoleh Rp300 miliar. Sementara itu, KUP Peternakan mendapat alokasi Rp1 triliun.

Dengan demikian, pembiayaan pertanian tidak hanya menyasar kebutuhan alat dan mesin pertanian. Pemerintah juga memperluas dukungan modal bagi kegiatan usaha peternakan.

Adapun KUR tetap menjadi program dengan alokasi terbesar. Target penyalurannya mencapai Rp325 triliun pada 2027.

Namun, terdapat hal yang perlu diperjelas mengenai perbandingan dengan target tahun sebelumnya. Kemenko Perekonomian menyebut pemerintah mengusulkan peningkatan target KUR 2026 dari Rp295 triliun menjadi Rp325 triliun. Sementara itu, target KUR 2027 juga ditetapkan sebesar Rp325 triliun.

Artinya, angka Rp325 triliun bukan hanya target KUR 2027, tetapi juga menjadi target KUR 2026 setelah usulan peningkatan. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagi pelaku usaha yang ingin mengetahui gambaran pembiayaan melalui perbankan, tersedia informasi tabel angsuran KUR Mandiri 2026 hingga Rp500 juta.

Penyaluran Kredit Program 2026 Mencapai Rp300,8 Triliun

Pemerintah juga mengevaluasi perkembangan penyaluran Kredit Program sepanjang 2026 sebagai bahan penyusunan target berikutnya.

Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran Kredit Program mencapai Rp300,8 triliun. Jumlah tersebut setara 89,2 persen dari plafon yang telah didistribusikan sebesar Rp337,4 triliun.

Selain itu, sebanyak 68,1 persen pembiayaan mengalir ke sektor produksi di luar perdagangan. Kualitas pembiayaan juga tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,14 persen per 30 September 2026.

Khusus KUR, realisasi penyaluran mencapai Rp271,3 triliun dengan jangkauan 4,2 juta debitur. Pemerintah juga memperluas akses melalui KUR Syariah dan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selanjutnya, Komite Kebijakan akan mengevaluasi target penyaluran Kredit Program 2027 setiap tiga bulan. Pemerintah dapat mengoptimalkan target berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Rapat koordinasi juga membahas pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung akses KUR. Selain itu, pemerintah ingin memperluas pembiayaan bagi nelayan agar kelompok usaha tersebut memperoleh akses permodalan.

Debitur KUR Terdampak Gempa NTT Mendapat Relaksasi

Selain memperluas pembiayaan usaha, pemerintah memberikan perhatian kepada debitur KUR yang terdampak gempa di NTT.

Komite Kebijakan menyepakati relaksasi melalui restrukturisasi kredit. Bentuk keringanannya mencakup pemberian masa tenggang dan/atau perpanjangan tenor pinjaman.

Kebijakan tersebut dapat mulai diterapkan pada 2026. Sementara itu, OJK menyiapkan ruang restrukturisasi hingga tiga tahun bagi debitur di wilayah terdampak.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan keringanan suku bunga atau margin KUR bagi debitur terdampak gempa.

“OJK menyiapkan restrukturisasi bisa dilakukan dalam tiga tahun dan suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027 dan 3 persen di tahun 2028,” ujar Airlangga.

Dengan skema tersebut, debitur memperoleh keringanan bunga atau margin sebesar 0 persen pada 2027. Selanjutnya, pemerintah menetapkan besaran 3 persen pada 2028.

Pemerintah mendukung kebijakan tersebut melalui pagu subsidi bunga atau subsidi margin reguler. Selain itu, ketentuan pelaksanaannya akan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan.

Relaksasi ini diharapkan memberi ruang bagi debitur untuk menata kembali kondisi keuangan dan memulihkan kegiatan usaha setelah bencana.

Pemerintah Perkuat Pengawasan Penyaluran Kredit Program

Pemerintah juga memperhatikan tata kelola subsidi agar penyaluran kredit tepat sasaran. Salah satu langkahnya melalui penyesuaian pagu anggaran subsidi untuk pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) KUR Generasi I.

Penyesuaian tersebut ditujukan untuk menyelesaikan tagihan yang telah selesai diverifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sementara itu, tagihan yang masih menjalani proses verifikasi akan diperhitungkan dalam anggaran 2027. Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi lembaga penjamin atau asuransi KUR serta mitra pelaksana.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya memperluas akses permodalan. Pemerintah juga ingin memastikan subsidi menjangkau masyarakat yang berhak.

“Negara hadir bukan hanya dengan membuka akses permodalan, tetapi juga memastikan setiap rupiah subsidi sampai kepada pihak yang berhak. Pemerintah berkomitmen menunaikan kewajibannya, disertai pengawasan yang terus diperkuat agar Kredit Program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

Selain itu, hadir perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, BPKP, serta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara.

Melalui Kredit Program 2027, pemerintah berupaya memperluas akses modal bagi pelaku usaha, sektor pertanian, perumahan, dan kelompok perempuan prasejahtera. Pada saat yang sama, relaksasi bagi debitur terdampak gempa NTT diharapkan membantu pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat. (iD/*)